PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Nasib hak angket kecurangan Pemilu yang digulirkan kubu Ganjar Pranowo DPR RI semakin tidak menentu dan terancam layu.
Sempat menjadi isu yang menghangatkan parlemen lantaran diusul sejjmlah anggota legislatif, tetapi nampaknya pupus di tengah jalan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Puan Maharani tak bisa memastikan kelanjutan hak angket tersebut.
Saat disinggung mengenai hak angket, Puan pun hanya terlihat tersenyum dan gelenkan kepala.
Isyarat Puan yang petinggi PDI Perjuangan yang tidak memastikan nasib hak angket itu, terjadi dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI ke-15 pada Kamis, 4 April 2024 lalu.
Di kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburrokhman menyebut hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 sudah tidak akan terwujud.
Alasannya, masa sidang DPR sudah ditutup.
"Yang jelas angket nggak jadi ya, Ini (masa sidang DPR) udah ditutup ya kan," kata Habiburokhman.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu bersyukur angket itu tidak terjadi.
"Alhamdulillah angket tidak jadi," sambung Habiburokhman.
Profesor Lili Romli, seorang pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyebutkan, hak angket kemungkinan gagal jika dilihat dari gerak geriknya.
"Jika dilihat dari gelagat tampaknya hak angket akan gagal karena kondisi obyektif dan sikap partai politik," ujarnya akhir Maret kemarin.
Menurutnya, untuk dapat menggulirkan hak angket, setidaknya harus ada persetujuan dari 2⁄3 anggota dewan agar mencapai kuorum. Namun, melihat perkembangan suhu politik saat ini menjadi sulit terpenuhi.
"Untuk mencapai kuorum 2⁄3 harus mendapat dukungan juga dari partai pendukung pemerintah," tambahnya.
Selain itu, Romli juga menyoroti perpecahan dalam sikap partai politik. Dimana, Partai yang sebelumnya menjadi pendukung paslon 01 dan 03 mulai berubah arah seiring dengan keinginan untuk bergabung dengan koalisi pemerintah.
"Belum lagi adanya upaya lobbying dengan memberikan iming-iming posisi menteri dalam kabinet," jelasnya.
Romli menegaskan bahwa seharusnya partai-partai tetap memperjuangkan hak angket meskipun dihadapkan dengan kendala dan halangan.
"Mestinya partai partai tetap memperjuangkan hak angket meski ada kendala dan halangan. Dengan berubahnya sikap politik partai dalam mengusung hak angket membuat publik kecewa," tegasnya.
Romli menambahkan bahwa sebagai bagian dari demokrasi, partai politik seharusnya memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Ternyata partai partai tidak serius dan cenderung pragmatis. Situasi ini membuat publik bisa nanti anti partai. Padahal partai sebagai anak kandung demokrasi harus memperjuangkan aspirasi rakyat," tutupnya. (dis/pp)
hak angket, masa reses, habiburokhman, pemilu 2024, ketua dpr, puan maharani,
