Apdal Ghifari, S.Sos, M.IP
(Analis Politik dan Direktur Rumah Narasi Indonesia)
Perhelatan pilkada serentak sebentar lagi akan terlaksana tanpa terkecuali di Luwu Raya yang mencakup empat daerah yaitu Kabupaten Luwu,,Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo. Partai politik dan para bakal kandidat sudah mulai memanaskan mesin politiknya. Namun hal yang harus diingat oleh para elit politik adalah baiknya mereka mengedepankan politik ide dan gagasan karena selama ini kita masi disuguhi politik patronase dan politik primordial ketimbang politik gagasan. Padahal masih banyak problem kedaerahan yang harusnya diselesaikan dengan menyiapkan konsep dan perencanaan yang matang dalam menyelesaikan perseolan tersebut.
Khususnya terkait isu-isu krusial yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Seperti kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah serius para pejabat daerah kedepannya di Tanah Luwu. Karena ironi Tanah Luwu yang subur dan kaya akan potensi ini baik sumber daya alamnya (SDA) maupun sumber daya manusianya (SDM), namun belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Political Will para elit untuk betul-betul memberikan terobosan berarti dalam pembangunan daerah hanya sekedar buah bibir.
Pemetaan persoalan secara mendalam serta melibatkan para ahli dalam merumuskan langka kebijakan merupakan kunci penting dalam percepatan pembangunan daerah. Di erah otonomi daerah ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada di daerah, Luwu Raya pada umumnya kaya akan komoditas pertanian sekaligus komoditas kelautan, ini merupakan modal besar dalam proses pembangunan daerah. Tapi apakah selama ini potensi tersebut punya sumbangsi besar di sektor pembangunan daerah serta pengentasan kemiskinan misalnya. Kalau belum berarti ada hal yang salah dalam tata kelolah dalam pengembangan potensi tersebut, kalau kita lihat persentase angka kemiskinan di Sul-Sel menurut BPS, Luwu dan Luwu utara masih punya pekerjaan rumah yang berat soal kemiskinan karena Luwu dan Luwu utara masing-masing menempati urutan ke-tiga dan ke-lima dari 24 kabupaten/kota di Sul-Sel terkait dengan tingginya persentase kemiskinan, padahal dua daerah ini Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) utamanya adalah sektor pertanian, sedangkan Luwu Timur dan Palopo agak membaik karena postur PDRB nya masing-masing di topang oleh sektor pertambangan dan perdagangan. Pastinya pembenahan dari hulu sampai hilir adalah kuncinya, kekurangan Luwu Raya selama ini adalah pada tatanan hilirisasi industri komuditi tersebut sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan nilai tambah dari setiap komuditas tersebut.
Contoh realnya adalah komuditas padi, Luwu Raya merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam komoditas padi di Sul-Sel namun industri hilirnya dalam skala besar belum ada, sehingga petani belum menikmati hasil yang memadai karena rantai tata niaga komuditas padi masih sangat panjang. Padahal pengembangan Industri padi bukan hanya menguntungkan bagi petani tetapi tentu akan menstimulus sektor lainnya untuk bergeliat serta membuka kesempatan kerja baru. Ini kita baru berbicara satu sektor saja belum yang lainnya. Pemerintah daerah juga harus mampu mencari alternatif yang tepat dalam proses pembangunan daerah,seperti menumbuhkan sistem inovasi dan industri kreatif karena penggerak utama dalam sistem ini adalah dunia usaha dari sinilah kemudian daerah bisa mengembangkan perekonomian wilayah (local economic development). Sejak adanya kebijakan otonomi daerah yang menuntut terjadinya desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2024 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang RI No.33 Tahun 2024 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dimana pemerintah daerah dituntut tidak lagi sepenuhnya bergantung pada anggaran pusat. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan namun memang harus membutuhkan political will atau kemauan yang kuat dari para pemimpin daerah kedepannnya.
Olehnya itu kita berharap dimasa menjelang pilkada ini kita tidak sekedar disuguhi pada tataran pertarungan elektoral semata. Ditahapan kandidasi ini para bakal kandidat seharusnya sudah mulai juga memberikan pendidikan politik lewat narasi dan gagasan akan pembangunan daerah.(*)
