Abbas: Kami Baru Terima Rp1 M dari 23 M yang Disepakati, Hj Raodah: Dicairkan Jika Masuk Tahapan
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Tahapan Pemilihan Kepala Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah masuk bulan April 2024. Dimana tahapan saat ini berjalan adalah tahapan perekrutan Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kemudian, dilanjutkan Rekrutmen Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara).
Komisioner KPU Palopo, Abbas Johan mengatakan adanya tahap ini, KPU Palopo tentu memerlukan pendanaan. Sesuai dengan regulasi dan MoU bersama Pemkot palopo.
Anggaran Pilkada untuk Palopo sebesar 23 Miliyar. Dengan asumsi dibagi dua termin, 40% ditermin pertama tahun 2023. Sebesar kurang lebih 9,2 Miliyar dan ditahap kedua sebesar 60% dibayar tahun 2025 sebesar Rp13,8 Miliyar
Namun, hingga saat ini Pemkot hanya mampu memberikan Rp1 Miliyar. Selebihnya belum ada kejelasan.
"Jika memang Pemkot tidak dapat merealisasikan sebagaimana dalam MoU maka kami mengusulkan untuk menunda saja Pilkada " kata Abbas Johan lewat rilisnya, Kamis kemarin.
Penundaan Pilkada ini dapat diusulkan ke KPU RI dengan pertimbangan tidak akan maksimal pelaksanaan Pilkada jika tidak disupport dengan anggaran.
"Pelaksanaan Pilkada tidak akan maksimal jika tidak didukung dengan anggaran yang cukup. Saya dapat informasi bahwa hanya KPU Palopo yang tidak mencairkan tahap satu dari komitmen MoU yang disepakati" katanya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Palopo Hj Raodatul Jannah yang dihubungi mengungkapkan, belum dicairkannya sisa anggaran untuk Pilwalkot Palopo lantaran belum memasuki tahapan Pilkada.
"Tahapan Pilkada kan belum masuk Desember lalu, tetapi karena keharusan jadi dianggarkan 40 persen, harus ada yang dicairkan, makanya kami baru cairkan Rp1 miliar untuk KPU dan Rp500 juta untuk Bawaslu," ungkap Hj Raodatul Jannah.(rul/idr)
