- Bakal Survei 7 Calon, Siap Head To Head
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID BELOPA -- Bakal calon Bupati Kabupaten Luwu, Kolonel Inf (Purn) Agussalim SH, telah mengantongi 7 nama untuk disurvei sebagai bakal calon wakil bupati atau 02 yang akan mendampingi pada Pilkada Luwu 2024.
Lima dari tujuh nama tersebut adalah figur dari Walenrang dan Lamasi atau Walmas. Dua di antaranya merupakan tokoh yang memiliki basis di wilayah selatan Luwu.
“Soal wakil, tadi sempat dibahas ada beberapa calon. Ada juga dari Walmas (Walenrang Lamasi) dan wilayah selatan,” ujar Agussalim yang dikenal dengan tagline "Bergerak Bersama" usai mengikuti uji kelaikan dan kepatutan bakal calon Bupati Luwu yang digelar DPD Partai Demokrat Sulsel di Claro Makassar, Selasa (28/5/2024).
Kelima figur Walmas tersebut adalah politisi Demokrat Dhevy Bijak Pawindu, Anggota DPRD Luwu Fraksi PDIP, Erwin Barabba dan politisi perempuan Hafida Rauf Basuri.
Agussalim juga menyebut nama mantan Anggota DPRD Luwu, Ruddin Sibutu serta eks Wakil Bupati Amru Saher.
“Dan dua dari wilayah selatan ada Wahyu Napeng. Satu lainnya itu Pak Buhari Kahar kita masukkan,” tutur Agussalim.
Merasa akan “Head to Head”
Pensiunan TNI AD berpangkat Kolonel itu mengaku, telah menurunkan tim lembaga survei nasional untuk memotret elektabilitas dan popularitas 7 nama tersebut.
Jika survei rampung, Agussalim akan mendeklarasikan pasangannya pada Juli 2024 bersamaan dengan partai politik yang akan mengusung.
Selain itu, Agussalim memprediksi Pilkada Luwu 2024 bakal diikuti paling banyak 3 pasangan calon.
Bahkan ia optimis akan masuk arena Pilkada Luwu dan head to head atau hanya menghadapi satu paslon.
“Feeling saya, dari segi geopolitik, paling banyak tiga pasangan. Dan bisa jadi head to head,” tegas Agussalim seraya mengaku telah menemui sejumlah petinggi partai politik.
“Bagi saya tidak ada lawan yang berat, karena saya berani mengundurkan diri dari TNI, sudah ada hitung-hitungan. Siap mengambil risiko apapun,” tandas Agussalim.
Untuk maju Pilkada Luwu 2024, setiap paslon harus mendapat dukungan minimal 20 persen atau 8 kursi partai politik di DPRD Setempat.(idr)
