Ilustrasi bansos
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Temuan mengagetkan dari Badan Periksa Keuangan (BPK). Mereka menemukan Rp208,52 miliar anggaran Bantuan Sosial (Bansos) tak bertuan. Akibat penemuan itu, banyak menuai spekulasi.
Salah satu yang melontarkan spekulasi adalah Pegiat Media Sosial Ary Prasetyo. Ia menanyakan apakah anggaran tersebut akan digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
“Apakah ini disengaja dalam rangka persiapan untuk pilkada serentak?” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Rabu, 5 Juni 2024.
Maksud Ary, anggaran tersebut ditunda penggunaannya. Agar Bansos bisa disalurkan menjelang Pilkada untuk kepentingan tertentu.
“Mengguyur pemilih dengan Bansos supaya memilih calon kepala daerah tertentu” ucapnya.
Adapun temuan itu diungkapkan Ketua BPK, Isma Yatun, saat Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di DPR RI, Selasa (4/6).
"Ditemukan bantuan keluarga penerima manfaat yang tidak bertransaksi senilai Rp208,52 miliar belum dikembalikan ke kas negara," kata Isma.
Tidak cuma itu, dalam IHPS II 2023 BPK juga melaporkan ada potensi kelebihan pembayaran yang disebabkan belanja modal tidak sesuai ketentuan.
''Kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp 166,27 miliar dan USD 153,22 ribu yang disebabkan pelaksanaan belanja modal tahun 2022 dan Semester I tahun anggaran 2023 tidak sesuai ketentuan,'' ujarnya, seperti dilansor fajar.co.id.
Padahal, gelontoran dana bansos dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah sangat besar. Dalam APBN 2024 saja, pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp157,3 triliun.
Nilainya bahkan bertambah sekitar Rp10,8 triliun atau meningkat 7,39 persen dibanding outlook realisasi belanja bansos 2023.
Jika dirata-rata, gelontoran bansos dari APBN sejak 2014 hingga 2024 mencapai Rp121,66 triliun dalam sepuluh tahun terakhir.
Namun demikian, anggaran bansos 2024 tak setinggi era pandemi Covid-19. Jika dibandingkan, pada awal pandemi 2020, anggaran bansos sempat melonjak hingga menembus Rp200 triliun yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah.
Kemudian pada 2021-2022, alokasi APBN untuk bansos kian surut seiring dengan meredanya penularan Covid-19.
Hingga 2024, alokasi anggaran bansos masih lebih tinggi dibanding sebelum pandemi. Anggaran bansos tahun ini juga akan digunakan untuk berbagai program, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan pokok, sampai program rehabilitasi sosial untuk kelompok masyarakat rentan.
Sebagai informasi tambahan, hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK menunjukkan bahwa berdasarkan pemeriksaan 2005 hingga 2023, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara senilai Rp136,88 triliun.
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2023, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah sesuai rekomendasi BPK sebesar 78,2 persen.
Sedangkan, untuk hasil pemeriksaan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2023, tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi baru mencapai 52,9 persen.
"Dari tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023 senilai Rp136,88 triliun," ujar Isma. (fjr/net/pp)
