PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Gelombang aksi penolakan terhadap program pemerintah yang akan menggulirkan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera akhirnya membuahkan hasil.
Pasalnya, Basuki Hadimuljono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera mengatakan bahwa pemerintah juga tidak akan tergesa-gesa mengimplementasikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) apabila memang dinilai belum siap.
Salah satu yang mempertanyakan program Tapera adalah Irine Yusiana Raba Putri yang merupakan anggota Komisi V DPR RI Fraksi DPI P.
Irene mengatakan bahwa sangat memalukan jika subsidi dilakukan oleh rakyat bukannya negara.
Hal tersebut karena dari menurut Irine penjelasaan dari beberapa menteri mengatakan jika warga yang tidak membutuhkan lagi rumah atau yang telah memiliki rumah juga wajib dikenakan pemotongan gajinya.
Apabila mereka tidak membutuhkan dan mengambil rumah maka tabungan mereka akan mensubsidi warga yang membutuhkan.
Irine menjelaskan bahwa subsidi tersebut bukanlah kewajiban warga negara, namun kewajiban sebuah negara untuk mensubsidi rakyatnya.
“Ini merupakan bentuk ketidak mampuan negara dalam memberikan subsidi pada rakyatnya dengan mengulirkan program Tapera,” tambahnya. Sedangkan masyarakat Tanah Air sendiri juga mempertanyakan bahkan banyak yang menolak program Tapera.
Penolakan ini salah satunya dengan digelar demo besar-besaran oleh buruh pada Kamis 6 Juni lalu.
Menanggapi penolakan tersebut, Basuki juga telah membicarakan masalah Tapera dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Dalam pembicaraan tersebut, Basuki mengatakan akan menunda implementasi Tapera.
"Kalau ada usulan misalnya DPR, Ketua MPR, Tapera diundur. Menurut saya, di mana saya sudah kontak dengan Bu Menteri, kita akan ikut," jelas Basuki setelah dengar pendapat dengan DPR RI pada Kamis 6 Juni lalu.
Menurut Basuki pemerintah juga tidak akan tergesa-gesa mengimplementasikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) apabila memang dinilai belum siap.
"Menurut saya pribadi kalau memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," ujarnya.
Basuki juga menyinggung bahwa program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah digulirkan dinilai telah cukup optimal.
Sejak FLPP digulirkan pada 2010 lalu telah mendapatkan dana APBN yang mencapai Rp105 triliun. (dis/pp)
