PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, BELOPA-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Luwu menyoroti pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan yang hingga saat ini masih bertengger pada rangking keempat se Provinsi Sulawesi Selatan.
Dilansir Kabardedikan.com, Yani Mulake anggota DPRD Luwu dari Fraksi PAN (F-PAN) menyampaikan sorotannya itu saat membacakan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2023 dalam rapat paripurna DPRD Luwu, Senin, 24 Juni 2024 lalu.
Yani menjelaskan posisi Luwu salah satu daerah termiskin di Sulawesi Selatan tidak sesuai dengan motto ”Luwu mappatuo na ewai alena”. Apalagi kata dia, pertumbuhan ekonomi makro Luwu pada tahun 2023 cukup baik yakni sebesar 5,69 persen.
Begitu juga Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Luwu pada tahun 2023 berada pada angka 73,23 persen yang menunjukkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup di Luwu relatif baik.
“Pemerintah daerah perlu melakukan kajian secara khusus penyebab banyaknya orang miskin di Luwu. Kita jangan bangga dengan banyaknya bantuan-bantuan orang tidak mampuh yang masuk di Luwu,” tegas Yani.
Sementara itu Sekertaris Daerah Luwu H Sulaiman menggantikan Pj Bupati Luwu dalam menanggapi pandangan umum fraksi DPRD Luwu mengatakan Pemda Luwu telah berupaya dalam menangani kemiskinan.
Sekda mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menangani kemiskinan ialah melakukan validasi bantuan kepada masyarakat tidak mampu.
“Kita juga mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan melalui pendidikan gratis dan kesehatan gratis secara bertahap yakni UHC,” ujarnya.
Selain itu, Pemerintah lanjut Sulaiman dalam mengurangi angka kemiskinan di Luwu dengan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui bantuan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
“Kita juga menyelenggarakan pelatihan ketenegakerjaan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat serta mendorong industri memberdayakan angkatan kerja di Kabupaten Luwu,” tandas Sulaiman. (ikh)
