PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto yang juga hadir dalam acara itu menaruh atensi terhadap netralitas aparat keamanan dalam Pilkada Serentak 2024.
Hadi menegaskan bahwa TNI dan Polri tidak hanya bertugas memberikan dukungan keamanan selama seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada, namun juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas mereka.
Tak hanya TNI-Polri, aparatur sipil negara (ASN) juga diminta bersikap netral. Menurut dia, netralitas TNI-Polri dan ASN sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Terlebih TNI dan Polri memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan dukungan keamanan selama seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada.
"Salah satu tugas utama aparat keamanan adalah menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pilkada. Namun, yang tidak kalah penting adalah menjaga netralitas mereka," ujar Hadi.
Mantan Panglima TNI itu menekankan pentingnya netralitas dan integritas dari penyelenggara dan pengawas pemilihan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"KPU dan Bawaslu harus tetap on the track dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya," imbuh dia.
"Mereka harus bertindak netral dan berintegritas untuk memastikan penyelenggaraan pilkada yang adil dan transparan," sambung Hadi.
Selanjutnya, Hadi mengingatkan akan pentingnya dukungan dan fasilitas dari pemerintah pusat dan daerah. Utamanya ketersediaan anggaran pilkada dari pemerintah daerah.
"Para Penjabat Gubernur yang hadir di sini turut berperan penting dalam hal ini," imbuh Hadi.
Hadi mengatakan, bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan memeriksa langsung kesiapan tersebut.
"Pak Menteri Dalam Negeri akan mengecek langsung apakah semua fasilitas dan dukungan yang diperlukan sudah tersedia dan terserap dengan baik," ujar dia.
"Termasuk dalam menjamin hak pilih masyarakat, pembentukan badan pemilihan, dan fasilitas lainnya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan," kata Hadi.
Menurut dia, pemerintah selaku penyelenggara akan menjaga pilkada serentak. Aparat keamanan, TNI polri selain bertugas memberi dukungan, juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas TNI Polri. Pilkada serentak ini, kata dia, merupakan pemilihan umum terbanyak sepanjang sejarah sehingga TNI Polri harus hadir baik pengamanan saat pilkada dan saat sidang di Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, juga pemerintah harus menjamin hak pilih masyarakat hingga terbentuknya ad hoc. “Partai politik dan pasangan calon dapat mendeklarasikan prosedur dan mekanisme pemilihan. Serta mengikuti mekanisme dengan baik dan menghindari kecurangan,” tutur dia.
Namun terpenting, kata dia adalah, pesan serta masyarakat untuk ikut mengawasi tahapan pilkada dan tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita belum tentu kebenarannya. “Diharapkan berbagai permasalahan yang kemungkinan menjadi hambatan dapat dikoordinasikan, dapat diatasi dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” ujar Hadi. (rs/pp)
