Bakal Turunkan Tim ke Daerah untuk Mengecek
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengultimatum pemerintah daerah yang belum mentransfer dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap lambannya sejumlah daerah dalam melaksanakan kewajiban tersebut.
Tito menyatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan tim ke daerah-daerah yang masih tertinggal dalam proses transfer dana Pilkada hingga batas waktu yang ditentukan pada 9 Juli 2024 mendatang. Tujuan kunjungan tim ini adalah untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkait.
"Kami akan turunkan tim ke daerah-desa yang masih belum melakukan transfer dana Pilkada hingga batas waktu yang ditentukan, untuk memahami hambatan yang mereka hadapi," ujar Tito kepada media usai menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Hotel Claro Makassar, Rabu (26/6/2024).
Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini menegaskan bahwa langkah tegas akan diambil terhadap pemerintah daerah yang dengan sengaja menahan atau menunda transfer dana Pilkada.
"Jika ada penahanan dana, kami akan memaksa agar segera dicairkan untuk memastikan semua pihak terkait, termasuk keamanan, dapat menjalankan proses Pilkada dengan lancar," tegasnya.
Tito juga mengindikasikan kerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk mempercepat transfer dana pusat kepada pemerintah daerah yang masih menunggu, sebagai bagian penting untuk mendukung kelancaran Pilkada.
Selain itu, ia menyarankan agar badan pengelola keuangan daerah melakukan pembaruan data secara rutin terkait proses transfer dana Pilkada.
"Kami terus memantau perkembangan daerah-daerah yang telah mentransfer dana Pilkada sepenuhnya kepada penyelenggara Pilkada masing-masing," tambahnya.
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menyambut baik terselenggaranya rapat koordinasi ini. Ia menegaskan bahwa persiapan untuk menyelesaikan transfer dana Pilkada sedang berlangsung.
Di sisi lain, Menko Polhukam RI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto S. I. P., dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi TNI-Polri dalam menjaga netralitas dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada 2024. Ia juga menyoroti stabilitas keamanan sebagai kunci utama dalam suksesnya pelaksanaan pemilu serentak terbesar dalam sejarah.
Hadi Tjahjanto menambahkan bahwa upaya strategis antara pemerintah dan penyelenggara Pilkada harus dipersiapkan secara matang untuk mengatasi potensi gangguan keamanan dan sosial yang mungkin terjadi dalam upaya memenangkan calon di daerah masing-masing.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan terimakasih atas terselenggaranya rapat koordinasi persiapan Pilkada tersebut.
Kata dia, persiapan penuntasan transfer dana pilkada terus berproses untuk diselesaikan.
Namun kata dia, saat ini para Pemda yang terdiri pemerintah kabupaten dan Kota masih menunggu dana transfer dari Pemprov Sulsel lalu akan ditransfer pada masing-masing penyelenggara Pilkada di kabupaten dan Kota di Sulsel.
KPU Palopo
Sementara itu, Tahapan Pemilihan Kepala Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah masuk. Saat ini pantarlih tengah ke rumah-rumah mengecek jumlah pemilih.
Komisioner KPU Palopo, Abbas Johan mengatakan adanya tahap ini, KPU Palopo tentu memerlukan pendanaan. Sesuai dengan regulasi dan MoU bersama Pemkot palopo.
Anggaran Pilkada untuk Palopo sebesar Rp23 miliar. Dengan asumsi dibagi dua termin, 40% ditermin pertama tahun 2023. Sebesar kurang lebih Rp9,2 miliar dan ditahap kedua sebesar 60% dibayar tahun 2025 sebesar Rp13,8 miliar
Namun, hingga saat ini Pemkot belum melunasi untuk tahap kedua.
Sementara itu, Kepala BPKAD Palopo Hj Raodatul Jannah yang dihubungi mengungkapkan, belum dicairkannya sisa anggaran untuk Pilwalkot Palopo lantaran belum memasuki tahapan Pilkada.
"Tahapan Pilkada kan belum masuk Desember lalu, tetapi karena keharusan jadi dianggarkan 40 persen, harus ada yang dicairkan, makanya kami baru cairkan Rp1 miliar untuk KPU dan Rp500 juta untuk Bawaslu," ungkap Hj Raodatul Jannah.(idr)
Besaran Anggaran Pilkada 2024 di Luwu Raya
Kota Palopo : Rp23 M
Kab. Luwu : Rp35 M
Kab. Luwu Utara : Rp28 M
Kab. Luwu Timur : Rp27,9 M
