PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengultimatum pemerintah daerah yang belum mentransfer 100 persen dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap lambannya sejumlah daerah dalam melaksanakan kewajiban tersebut.
Namun ultimatum Mendagri tak ditindaklanjuti pemda, dengan alasan keterbatasan anggaran, masih menunggu dana transfer daerah dari Pemprov Sulsel.
Penjabat Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, saat ini pihaknya tengah memproses transfer dana Pilkada ke Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu tingkat provinsi. Pihaknya juga, kata dia, memantau proses transfer dana pilkada 60 persen di sejumlah kabupaten/kota di Sulsel.
"Selambat-lambatnya sepekan setelah batas waktu yang ditentukan, transfer dana pilkada itu bisa direalisasikan. Kami menunggu dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil untuk ditransfer ke daerah," ujar Zudan, Rabu (10/7/2024).
Untuk Pilwalkot Palopo, tersisa lagi Rp5,5 miliar yang harus ditransferkan Pemkot ke KPU Kota Palopo. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Palopo, Irwandi Djumain.
"Saya dihubungi Pak Pj Wali Kota, beliau nyatakan untuk anggaran pilkada Tahap 2 (60 persen) Pemkot baru bisa bayarkan Rp5,5 miliar. Selanjutnya sisanya akan dibayarkan paling lambat awal Agustus," kata Irwandi dihubungi via WhatsApp, Selasa 10 Juli 2024.
Tentunya dengan keterlambatan pelunasan anggaran ini, Irwandi mengungkapkan tahapan pilkada tetap jalan sesuai jadwal. Iapun kini melakukan sejumlah penyesuaian dengan melihat kondisi anggaran yang tersedia.
Lanjut Irwandi, sampai saat ini semua tahapan masih berjalan sesuai dengan jadwal tahapan. "Kita berharap seluruh anggaran pilkada tahap dua dapat dicairkan paling lambat awal Agustus sehingga seluruh tahapan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," pungkasnya.
Adapun besaran anggaran pilwalkot Palopo sesuai dokumen NPHD sebesar Rp23 miliar.
Di Luwu Raya, baru Pemkab. Luwu Timur yang sudah 100 persen mentransferkan dana hibah Pilkada Lutim ke KPU Lutim.
"Alhamdulillah sudah 100 persen," kata Ketua KPU Lutim Irfan Lahabu yang dihubungi via WhatsApp.
Adapun besaran anggaran pilkada Lutim sebesar Rp27,9 miliar.
Sementara Ketua KPU Luwu Utara yang dikonfirmasi Palopo Pos, Rabu 10 Juli 2024, mengungkapkan, pihaknya sedang menunggu Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk kembali mentransfer dana hibah pilkada.
Pihaknya (KPU Lutra) bahkan sudah mengajukan untuk pembayaran full anggaran hibah pilkada, namun sampai saat ini belum ada masuk.
"Untuk kami (KPU Lutra) belum full 100 persen, tapi kami sudah mengajukan 60% (Tahap II), kemungkinan dalam jangka waktu secepatnya bisa semuanya. Untuk saat ini yang sudah kami diterima 40% (Tahap I)," kata Hayu.
Sebagai informasi, untuk menyelenggarakan pilkada di Luwu Utara, KPU Lutra bersama Pemda Lutra telah menyepakati anggaran pilkada sebesar Rp27,5 miliar.
Hal senada juga disampaikan Ketua KPU Luwu, Abdullah Sappe Ampin Maja. Kepada Palopo Pos, ia membenarkan kalau pelunasan anggaran hibah pilkada di Luwu belum 100 persen. Namun, pihaknya telah mengajukan proses administrasinya ke Pemda.
Adapun sampai saat ini baru 40 persen dari total keseluruhan dana hibah pilkada yang diterima KPU Luwu. Tersisa 60 persen lagi.
"Terkait dengan dana hibah 60 persen pilkada, sementara proses administrasinya untuk pencairan," ungkap Abdullah Sappe.Untuk Pilkada Luwu, KPU bersama Pemkab. Luwu menyetujui hibah anggaran sebesar Rp35 miliar.(idr)
