Itjen Kemendagri Evaluasi Kinerja Pj Wali Kota
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar evaluasi kinerja Penjabat Kepala Daerah (PJKD) seluruh Indonesia di Kantor Itjen Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (15/7) lalu.
Prokompim Pemkot Palopo merilis, Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani menjadi satu di antara kepala daerah yang dievaluasi. Dari hasil penilaian kinerja pada triwulan ketiga, penanganan stunting di Kota Palopo menjadi fokus pembahasan.
Dirinya mengapresiasi kinerja OPD di lingkungan Pemkot Palopo. Ia menilai, sejak menjabat, OPD telah bekerja dengan serius dan bersinergi antarperangkat daerah. “Sehingga capaian yang diterima Pemerintah Kota Palopo terus membaik,” jelasnya usai evaluasi kinerja PJKD se-Indonesia, di Kantor Itjen Kemendagri Jalan Medan Merdeka Timur Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).
“Tadi kami mendengar evaluasi dari Kemendagri, ke depan diminta untuk pendataan program stunting lebih dilengkapi, terutama targetnya mana yang belum dicapai dan mana yang sudah,” paparnya,
Setelah mendengar arahan evaluator, Asrul Sani akan segera menggelar pertemuan dengan seluruh lurah dan camat untuk memastikan program stunting berjalan sebagaimana panduan Kemendagri.
Selain stunting, inflasi juga ikut disinggung, dalam hal neraca pangan. Para evaluator meminta Pemerintah Kota Palopo memberikan informasi tentang langkah konkrit penanganan inflasi.
“Ada pula dibahas kegiatan unggulan ada berapa jumlahnya, apa upaya untuk melaksanakan kegiatan unggulan kinerja kami. Kemudian inovasi yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan unggulan,” ucap Pj Wali Kota.
Selanjutnya untuk realisasi anggaran, evaluator mengapresiasi hasil realisasi anggaran Pemerintah Kota Palopo di triwulan ketiga tahun 2024. Kendati demikian, Asrul Sani ingin realisasi anggaran terus ditingkatkan.
“Data realisasi para OPD juga harus dibuat untuk mendukung kinerja agar sesuai target yang ditetapkan Mendagri,” sebutnya.
Evaluasi yang digelar Itjen Kemendagri ini akan secara rutin dilaksanakan. Asrul Sani menyampaikan, evaluasi ini baik karena dimaksudkan untuk menjaga fiskal daerah tetap tumbuh serta pelayanan publik kian meningkat.
“Tentu arahan dan evaluasi tersebut kita cermati untuk ditindaklanjuti dengan program selanjutnya. Supaya sejalan juga dengan program unggulan kita, diminta agar prioritaskan program unggulan yang dimiliki Pemerintah Kota Palopo,” katanya. (ikh)
Termasuk Persoalan Pendidikan Dievaluasi
Berbagai persoalan di Kota Palopo dibahas dalam evaluasi kinerja Penjabat Kepala Daerah (PJKD) seluruh Indonesia di Kantor Itjen Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (15/7) lalu.
Persoalan tersebut mulai dari pendidikan, kebersihan, kesehatan, infrastruktur, penataan organisasi, penanaman nilai anti korupsi, penggunaan produksi dalam negeri, sampai proses rekrutmen pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palopo.
Untuk diketahui, banyak persoalan di dunia pendidikan Palopo yang mencuat belakangan ini. Mulai dari dana BOS yang jadi temuan BPK, foto oknum Kepala Sekolah (Kepsek) pamer kalender bakal calon Wali Kota, hingga penjualan seragam batik di sekolah terindikasi Pungli. (ikh)
