PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, BELOPA-- Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Luwu mengeluh. Pasalnya tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kabupaten Luwu bulan Juni dan Juli hingga saat ini belum dibayarkan Kasda.
Diduga belum terbayarkan lantaran Kasda mengalami krisis keuangan akibat hutang Pemda masa lalu dan kebutuhan mendesak saat ini.
Salah seorang ASN Luwu kepada Harian Palopo Pos membenarkan belum dibayarkan TPP yang menjadi hak ASN Luwu untuk bulan Juni dan Juli
"TPP yang kami terima memang tidak besar pak, tetapi sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari kami. TPP kami memang belum dibayarkan untuk bulan Juni yang harusnya dibayarkan dibulan Juli. Saat ini sudah bulan Agustus, berarti 2 bulan belum dibayarkan. Kamitidak tahu juga mengapa belum dibayarkan," ungkap Salah seorang ASN yang ditemui di kantor Bupati Luwu Kamis, 1 Agustus 2024 yang minta namanya tidak dikorankan.
Kepala Bidang Anggaran BPKAD Luwu, Sarto Andia, yang dikonfirmasi Harian Palopo Pos, Kamis, 1 Agustus 2024 membenarkan belum dibayarkannya TPP untuk bulan Juni dan Juli. Namun dirinya enggan berkomentar lebih jauh.
"Saya juga dapat informasi seperti itu. Belum dibayarkan untuk bulan Juni yang seharusnya dibayarkan di bulan Juli. Tetapi untuk penjelasan lebih lanjut silakan konfirmasi pihak Kasda," kata Sarto Andia.
Koordinator Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL), Ismail Ishak, kepada harian Palopo Pos mengatakan, pihaknya menduga belum dibayarkan TPP Ribuan ASN Luwu selam dua bulan ini lantaran terjadi krisis keuangan Kasda Luwu yang saat ini diperhadapkan dengan kebutuhan mendesak serta imbas hutang warisan pemda Luwu dimasa lalu.
"Bulan Juli ini Pemda Luwu harus membayar anggaran Pilkada 60 persen ke penyelenggara atau sekitar Rp36,4 miliar. Dilain sisi Pemkab Luwu juga terbebani hutang Pemda masa lalu sebesar Rp43 miliar yang juga harus diselesaikan. Sementara Pemd Luwu saat ini masih menanti pendapatan asli daerah yang sampai hari ini belum dibayarkan sebesar Rp 25 miliar dari penjualan aset jalan ke Masmindo," kata Ismail.
Ismail menambahkan, dilain sisi dana bagi hasil sebesar lebih dari 40 miliar dari Pemprov Sulsel juga belum diterima secara keseluruhan. Hal inilah menyebabkan kas daerah mengalami krisis, Sementara penerimaan DAU setiap bulan hanya sebesar Rp40 milyar dan itu dibelanjakan untuk gaji pegawai dan biaya lain sebesar Rp30 miliar, sehingga Kasda mengalami kekurangan anggaran" Kata Ismail. (and/ikh)
