PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Sesuai yang telah diprediksi bahwa biaya perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indinesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024 bakal menyedot biaya yang tidak sedikit.
Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata dana yang digelontorkan untuk itu mencapai Rp87 miliar. Wow!
Anggaran ini lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran HUT RI di Jakarta tahun lalu yang tercatat sebesar Rp53 miliar. Isa menjelaskan, kenaikan ini terutama disebabkan oleh kebutuhan pengadaan alat-alat upacara yang baru di lokasi tersebut.
''Jadi tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp87 miliar untuk kegiatan perayaan 17-an di IKN, kalau dibanding tahun lalu di Jakarta itu Rp53 miliar. Kenaikannya terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana,” ujar Isa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.
Isa juga merinci bahwa peningkatan anggaran tersebut disebabkan oleh kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana fisik, yang memerlukan akses khusus, serta persiapan jamuan untuk tamu negara.
“Itu terutama yang biaya rincian biaya besar alat-alat upacaranya kemudian penyiapan sarana fisik itu kemudian yang perlu dilakukan di tempat baru di sana. Jamuan juga cukup besar, dibanding di Jakarta, terutama mungkin karena lokasinya belum tersedia cukup prasarana untuk jamuan ini,” jelas Isa.
Selain itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya menyampaikan bahwa realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara keseluruhan mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024. Angka ini mencakup 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk tahun 2024.
“Jadi yang baru cair memang kelihatannya Rp11,2 triliun untuk pagu 2024, yang nilainya Rp42,5 triliun. Tapi tidak berarti belanja nanti hanya Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di Q3 maupun di kuartal terakhir (2024),” ungkap Sri Mulyani.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri telah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp84,2 triliun, namun belum semuanya terserap.
Total alokasi anggaran untuk IKN pada periode 2022-2024 tercatat sebesar Rp75 triliun, dengan realisasi sebesar Rp5,5 triliun pada 2022, dan meningkat signifikan menjadi Rp27 triliun pada 2023. (fjr/pp)
