Layanan Nol Rupiah, Satu Jam Sudah Beres

  • Bagikan
  • Evaluasi Standar Layanan KPPN di Forum Konsultasi Publik

PALOPO --- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palopo menggelar forum konsultasi publik, Selasa 20 Agustus 2024. Di forum ini jadi ajang untuk meminta masukan standar pelayanan di KPPN Kota Palopo. Karena layanan di KPPN Palopo nol rupiah, satu jam sudah beres semua.

Eko Budi Sutrisno, kepala KPPN Palopo didampingi Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) : Rudy Rusanto, mengatakan, KPPN Palopo terus memberikan layanan prima kepada satuan kerja (satker) yang tersebar di Luwu Raya.

"Semua layanan nol rupiah. Tidak ada potongan. Saya jamin itu tidak ada. Berurusan dengan KPPN Palopo tidak biaya-biaya," tegas Kepala KPPN Palopo Eko Budi Sutrisno di hadapan peserta forum konsultasi publik.

Di layar proyektor ia memaparkan detail pelayanan di KPPN Palopo. Di situ dijelaskan standar pelayanan KPPN Palopo. "KPPN Palopo bagian dari dari instansi vertikal dikrekrtorat jenderal perbendaharaan," terangnya.

Tak hanya itu, jelas kepala KPPN Palopo, kalau administrasi lengkap dan semua telah memenuhi kaidah-kaidah pelaporan keuangan, maka pelayanan hanya berlangsung 1 jam saja. "Kecuali ada perbaikan, bisa lebih dari itu," tandasnya.

Sekarang ini, lanjutnya, pengelola keuangan atau anggaran dari satker tidak lagi datang membawa dokumen manual. "Kami tidak lagi melakukan pengiriman dokumen secara manual. Semua by aplikasi," urainya.

Terkait ini, urai kepala kantor, KPPN Palopo membuka data pengiriman. Satker baru buka. Apabila betul dan benar si penerima, waktu, dan sasaran itu akan dibuka oleh KPPN. Layanan jam 8 sampai jam 15," paparnya.

Ia menjelaskan, KPPN tidak bersentuhan langsung ke masyarakat. Tapi, Satker yang punya penerimaan dan langsung ke masyarakat. "Satker hanya lakukan pengesahan ke KPPN," katanya.

Ia juga menjelaskan soal instansi vertikal yang melakukan kerjasama pihak lain tetap tembuskan laporan ke KPPN sebagai acuan melakukan pembayaran sesuai usulan satker atau instansi vertikal tersebut. "Kalau ada kerjasama harus disampaikan ke KPPN Palopo," imbuhnya.

Dalam sesi diskusi mengemuka kalau standar pelayanan di KPPN Palopo sudah begitu maju dan berkembang pesat. Hal itu dirasakan oleh para satker yang tidak butuh waktu lama melakukan pengurusan.

"Tinggal memang pihak KPPN Palopo terus melakukan koordinasi ke satker untuk berkomunikasi kalau ada perubahan. Supaya semua bisa cepat menyesuaikan," ucap salah seorang peserta diskusi dari unsur akademisi IAIN, Mursyid.

Dari BPN, BNN, dan lainnya juga begitu. Mereka minta KPPN Palopo terus melakukan koordinasi.

Hadir dalamdiskusi pimpinan kepala Kantor Agama Kota Palopo, polres Palopo, kejaksaan, pengadilan, imigrasi, dan lainnya. Kemudian dari unsur UMKM, LSM, pers, dan lainnya.(ary)

  • Bagikan