F-Gerindra Sorot Kinerja Pejabat OPD Lantaran Penerimaan PAD Memprihatinkan

  • Bagikan
Andi Mammang (Ketua Fraksi Gerindra DPRD Luwu)

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, BELOPA-- Pembangunan yang dilakoni Pemerintah Kabupaten Luwu sangat ditentukan sejauhmana penerimaan pendapatan asli daerah setiap tahun. Untuk tahun 2024 yang sudah berjalan hingga bulan Agustus ini sektor penerimaan PAD sungguh memprihatinkan.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Luwu, Andi Mammang, dalam rapat paripurna penyerahan Ranperda APBD Perubahan TA 2024 Jumat lalu mengungkapkan, pihaknya menyorot kinerja pejabat OPD lingkup Pemkab Luwu, dimana beberapa OPD lingkup Pemkab Luwu hingga saat ini rendah capian penerimaan PAD.

"Hingga bulan Agustus ini penerimaan PAD kita sangat memprihatinkan, dimana baru mencapai Rp 35 milyar lebih dari target PAD tahun ini yang harus masuk Rp 159 milyar lebih. Itu artinya kinerja pejabat OPD yang diberi tanggung jawab memasukkan PAD tidak berjalan maksimal. Kalau seperti ini tentu sangat merugikan masyarakat Kabupaten Luwu," ungkap Andi Mammang.

Informasi yang dihimpun Harian Palopo Pos, target pendapatan daerah di APBD Pokok sebesar Rp1,567 triliun. Realisasi hingga akhir Juli baru mencapai Rp580 miliar lebih atau baru mencapai 37,05 persen.

Sedangkan untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp35,814 miliar atau baru 22,44 persen dari target PAD di APBD TA 2024 sebesar Rp159,629 miliar lebih.

Dari penelusuran Palopo Pos, sejumlah OPD lingkup Pemkab Luwu memang sangat lemah capaian PAD hingga akhir bulan Juli 2024. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu misalnya, dari target PAD sektor retribusi pelayanan persampahan Rp300 juta, baru memasukkan Rp66,2 juta atau 22,17 persen.

Dinas Perhubungan Luwu, target yang diberikan dari sektor pelayanan parkir tepi jalan umum sebesar Rp500 juta saat ini baru teralisasi Rp69,1 juta lebih atau baru mencapai 13,84 persen.

Kemudian, Dinas Perdagangan Luwu, diberi target PAD sebesar Rp2,296 miliar dari sektor retribusi pelataran pasar, saat ini baru mencapai Rp807 juta lebih atau baru mencapai 35 persen.

Dinas UKM Koperasi Luwu yang diberi target hanya Rp30 juta dari sewa gedung IKM Barambing, realisasinya baru mencapai Rp6,4 juta atau baru mencapai 21,33 persen. Kemudian Dinas Pariwisata Luwu saat ini baru memasukkan Rp600 ribu dari retribusi tempat penginapan/pesanggarahan dan tempat rekreasi.
Sedangkan Dinas PUTR Luwu diberi target Rp2,242 miliar dari sektor penggunaan alat berat, hingga akhir Juli laporannya masih nihil. (andrie islamuddin)

Realisasi PAD Luwu

OPD Target Realisasi Persen

  • DLH Rp300 juta Rp66,2 juta 22,17%
  • Dishub Rp500 juta Rp69,1 juta 13,84%
  • Disdag Rp2,296 miliar Rp807 juta 35%
  • Dinas UKM-Kop Rp30 juta Rp6,4 juta 21,33%
  • Dispas * Rp600 ribu *
  • Dinas PUTR Rp2,242 miliar nihil -
  • Data Diolah dari Berbagai Sumber. (*)
  • Bagikan