PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MASAMBA -- KPU Luwu Utara resmi menutup pendaftaran pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Luwu Utara, Kamis malam pukul 23.59 Wita. Ada empat paslon yang mendaftar salah satunya paslon Andi Abdullah Rahim-Jumail Mappile yang dikenal dengan tagline AMANJI.
Salah satu parpol pengusungnya adalah Nasdem. Untuk itu, mantan Bupati Lutra 2 periode yang juga mantan Anggota DPR RI Nasdem, Luthfy Andi Mutty menitipkan pesan bagi pasangan ini.
Pesan tersebut disebar pada sejumlah grup WA Wija To Luwu. Yang berisi, jika Allah SWT menakdirkan A2R-JM (AMANJI) menjadi pemimpin di Luwu Utara, atas mandat rakyat, maka pesan saya "Jangan Biarkan Lutra Makin Terpuruk".
Lebih jauh Opu LAM yang juga mantan Komisaris Independen PT Pelindo ini menjabarkan pesannya, agar pasangan ini jika terpilih nantinya harus pastikan anggaran daerah yang kalian belanjakan tidak terbuang percuma. Caranya, semua pembangunan fisik yang kalian kerjakan harus tuntas dan dapat berfungsi. Tidak mangkrak. Jangan lagi ada bangunan seperti GOR dan Perpustakaan dengan anggaran miliaran rupiah tapi dibiarkan mangkrak atau tidak berfungsi.
Kedua, benahi tatakelola birokrasi. Tempatkan ASN pada jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensinya. Jangan perjualbelikan jabatan. Jangan melakukan pungli kepada bawahanmu dgn membebani mereka target setoran. Jangan lagi ada praktek-praktek "pengkondisian". Karena jika itu kalian lakukan, akan membuat pemerintahanmu jadi sarang penyamun.
Mereka tentu akan melakukan pungli untuk memenuhi target pengkondisian itu.
Ketiga, jangan bersetubuh dengan kekuasaanmu. Caranya, jangan libatkan keluargamu dalam urusan dinas. Jangan pelihara pembisik. Karena mereka itu hakekatnya adalah pengkhinat yang mengejar jabatan dengan menjilat. Mereka hakekatnya akan merusak sistem kerja dengan pola kerja gaya kodok. Ke depan menyembah, ke samping menyikut, ke belakang menendang.
Keempat, jangan tunda memberikan hak-hak ASN, seperti TPP dan kekurangan gaji. Bayarkan gaji PPPK. Jangan lagi menjadikan PPPK korban tipudaya politik. Diangkat, di SK-kan tapi tak dibayar gajinya. Pendek kata, bayarkan hak-hak ASN sebelum "keringat" mereka kering.
Kelima, kembalikan harkat dan martabat para pejabat daerah dengan memberikan kepada mereka hak-hak yang dibolehkan oleh negara. Seperti kendaraan dinas operasional. Jangan seperti sekarang, Lutra satu-satunya daerah yang pejabatnya tidak disediakan kendaraan operasional oleh Pemda.(idris prasetiawan)
