PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Sudah memasuki 10 bulan penyelidikan kasus dugaan korupsi insentif Satgas Kelurahan, RT/RW kian buram penanganannya di Polres Palopo.
Seolah kasus tersebut dibuat hilang bak ditelan bumi. Padahal oleh BPK RI dalam laporannya sudah memberikan indikasi adanya penyelewengan anggaran uang rakyat.
Aktivis anti korupsi tuntut dan pertanyakan sikap profesionalisme aparat penegak hukum (APH) Kota Palopo terkait temuan BPK yang terindikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi. Seperti disampaikan Yertin Ratu kepada Palopo Pos, Rabu, 4 September 2024.
Perempuan yang juga aktif mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, bercerita setiap berita yang naik terkait dugaan kasus korupsi, itu tidak ada respon dari APH saat dikonfirmasi wartawan.
"Ini kan kasus yang sudah sangat lama dipersoalkan misalnya kasus Satgas Peduli Kota (Satgas) atau Tim 20 yang sementara bergulir lalu tiba- tiba redam tak ada kabar sejauh mana dan siapa lagi yang diundang untuk untuk penyelidikan dilakukan penyidik," ucap Yertin.
Kemudian yang terbaru soal insentif RT/RT, lanjutnya, seperti insentif Satgas yang sama-sama temuan BPK, itu juga tidak ada sikap tegas dari pihak Polres Palopo.
"Kasus insentif RT/RW juga sudah lama dan banyak lagi yang tak ada kabarnya. Saya justru bertanya ada apa dengan APH, kok tiba- tiba berhenti ?. Kan bisa saja kita jadi subjektif dan memunculkan dugaan dengan sikap ini dan semoga saja tidak ada hal lain yang mendasari misalnya percikan APBD untuk perbaikan kantor atau fasilitas lain sehingga dianggap berhutang budi dan diam," lanjutnya.
"Tapi ini hanya praduga yang bisa dibuktikan ketidakbenarannya dengan komitmen penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyelamatan uang negara. Jangan lupa korupsi itu extra ordinary dan bukan delik aduan," jelasnya mengingatkan.
Terkait kasus tersebut, Kasat Reskrim Polres Palopo, AKP Sayed Ahmad Aidid yang jauh hari sebelumnya menegaskan, terkait penyelidikan Kasus Satgas Kelurahan, itu terus berlanjut.
Dan bahkan, akan kembali menggarap (memeriksa) Tim Satgas, setelah sekira 23 Lurah telah dimintai keterangan.
Dilansir dari berita sebelumnya, berlarut- larutnya penanganan dugaan kerugian negara pembayaran insentif RT/RW Tahun Anggaran 2023 di Polres Palopo, menimbulkan polemik berkepanjangan. Masyarakat saling menyalahkan karena tidak adanya kejelasan secara hukum.
Karenanya, Yertin Ratu sebagai aktivis anti korupsi meminta Aparat Penegak Hukum (APH) secepatnya menuntaskan dugaan korupsi senilai Rp3,3 miliar.
''Stoplah mengatakan temuan BPK tentang kelebihan bayar ini hoax. Karena jika ini terus menerus dilakukan oleh para birokrat hingga tingkat Lurah, maka patut diduga ini permufakatan jahat dan pembohongan kepada masyarakat utamanya perangkat RT/RW, yang ujung-ujungnya RT/RW merasa tidak dibutuhkan,'' terang Yertin kepada Palopo Pos, Ahad, 1 September 2024.
Lanjutnya, terjadi rekayasa birokrasi, paling penting bohong kalau kemudian yang punya tugas mengkaji, menelaah, dan merumuskan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian dan teknik administrasi serta yang mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota tidak mengetahui tentang adanya cacat norma di dalam pembayaran insentif perangkat RT/RW periode Januari s/d September 2023.
''Intinya APH harus segera turun tangan memeriksa kerugian negara yang ditimbulkan, jika APH benar- benar mau membersihkan kota ini dari prilaku pemanfatan keuangan negara untuk kepentingan pribadi tanpa mengindahkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian negara dan berpotensi pada terjadinya tindak pidana korupsi,'' terang Yertin.
Sebagaimana diketahui, polemik insentif RT/RW dan pengurus kelurahan lainnya mulai dari RT/RW, LPMK, sekretaris dan bendahara RT/RW yang tidak dibayarkan oleh pemerintah kota sampai hari ini, jadi benang kusut yang tidak bisa terurai.
Jika para birokrasi mulai dari level pimpinan hingga Lurah tidak mau jujur tentang adanya temuan BPK Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas system pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2023 di halaman 33.
Dalam temuan BPK itu dijelaskan ada kelebihan pembayaran insentif sebesar Rp3,318 pada pembayaran insentif lembaga pengurus kelurahan. Kelebihan bayar itu disebabkan karena landasan yuridis atau dasar hukum pembayaran didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2023 yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2023, sementara kenaikan insentif misalnya pada RT/RW sebesar Rp250.000/orang itu dilakukan sejak bulan Januari s/d Agustus 2023.
Secara yuridis maka yang harusnya menjadi dasar pembayaran itu Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2021 yang besarannya untuk RT/RW sebesar Rp500 ribu, Sekretaris/Bendahara RT/RW Rp50 ribu/orang.
Faktanya Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2023 melakukan pembayaran sebesar Rp750 ribu/orang untuk RT/RW dan 100 ribu/orang untuk sekretaris/bendahara RT/RW di tahun 2023 saat Perwal Nomor 28 Tahun 2023 belum disahkan dan berlaku.
Akibatnya ada kelebihan bayar sebesar Rp3,318 miliar. Aturan itu tidak berlaku surut artinya peraturan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan ada, termasuk didalamnya kewajiban bayar insentif yang tadinya hanya Rp500 ribu/orang bukan Rp750 ribu/orang.
Dengan adanya kelebihan bayar itu maka negara mengalami kerugian sebesar kelebihan bayar di atas, dan ketika kita bicara tentang kerugian negara maka patut diduga terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
''Karena itu APH perlu mengambil sikap untuk segera menindaklanjuti temuan BPK ini sebab kerugian negara sudah jelas dan sebaiknya dimulai dari para lurah untuk dimintai keterangan terkait Surat Keputusan pengangkatan perangkat RT/RW sebab sampai hari ini perangkat RT/RW tidak memegang SK Penetapan nama perangkat RT/RW,'' terangnya. (riawan)
