Politik Uang, Bawaslu Palopo Masifkan Pemantauan di Lapangan

  • Bagikan
--ilustrasi--

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO-- Untuk meminimalisir masif terjadinya politik uangdi Pilwalkot, Bawaslu Kota Palopo mulai makin ketat dalam melakukan pengawasan.

Dijelaskan Ketua Bawaslu Kota Palopo, Khaerana, pihaknya bersama jajaran panwas ditingkat kecamatan melakukan sosialisasi di masyarakat terkait larangan politik uang.
"Insha Allah pada saat jelang kampanye nanti akan lebih intens lagi, baik sosialisasi secara langsung ke masyarakat atau pun melalui medsos, dan jika kedapatan akan langsung dipidana. Jadi ancamannya tegas sekali," kata Khaerana dikonfirmasi Palopo Pos, Jumat 13 September 2024.

Sebelumnya diberitakan, bukan rahasia lagi setiap perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) terjadi 'jual beli' suara (transaksional). Tindakan ini tentu merupakan tindak pidana, sebab baik pemberi maupun penerima bisa dikenakan sanksi.

Praktisi hukum Palopo, Syafruddin Djalal mengatakan sebagai salah upaya meminimalisir perilaku tersebut, tentu dibutuhkan peran lembaga terkait, baik Bawaslu, aparat kepolisian termasuk masyarakat.

"Hal sederhana yang bisa dilakukan ialah mensosialisasikan mengenai ancaman pidana bagi pelaku termasuk konsekuensi apabila pelakunya adalah tim kampanye," kata Jalal, Kamis lalu.

Tetapi hal sederhana ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki otoritas pengawasan. Padahal mesti prediksi kondisi seperti ini sudah ada dalam rencana kerja mereka berbekal pengalaman Pileg lalu.

"Salah satu pula hal yang menandai adanya perilaku money politik ini seperti, adanya pola pengumpulan data ke masyarakat oleh tim bakal calon. Bawaslu sudah harus mengindentifikasi hal ini adanya kecenderungan permainan money politik," karanya.

Ada topik vote buying yang kini telah sampai ke masyarakat.
Sesuai survey yang saya lakukan di 27 titik di Kota palopo. Harga mencapai Rp700 ribu per orang bahkan mungkin akan bergerak naik sampai sejuta jika ada tim lain yang ikuti harga seperti lelang. Dan pola yang dilakukan sama saat Pileg lalu yakni, kumpul KTP atau KK," katanya. (riawan)

  • Bagikan

Exit mobile version