PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Sistem data probadi warga negera Indonesia belum aman. Ini ditandai dengan bocornya 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Melihat hal itu, Komisi I DPR RI pun bereaksi. Mereka memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto untuk mengklarifikasi terkait hal ini.
“Kami mau rapat dengan Polhukam dengan Kominfo, besok pagi,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari Kharis kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 22 September 2024.
Ia memastikan Komisi I DPR akan mencecar kedua lembaga tersebut soal langkah nyata, karena kebocoran data terus berulang.
"Amanat rapat yang lalu, rapat yang lalu kan kita tanya gimana, gimana, terus kemudian langkahnya mau apa. Ya kita mau lihat evaluasinya sampai hari ini seperti apa. Nyatanya kemarin bocor lagi kan, nah besok kita rapatkan," tutur dia.
Arahan Jokowi
Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Keuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi.
"Iya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," ujar Jokowi.
Menurutnya, banyak hal yang menjadi penyebab peristiwa tersebut terjadi. Misalnya seperti keteledoran password.
"Dan semuanya semua data mungkin keteledoran password bisa terjadi, atau karena apa penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda jadi ruang untuk diretas hacker," beber Jokowi. (jp/pp)
