Dukungan Empat Paslon Merata Pascapenetapan Nomor Urut Calon Wali Kota – Wakil Wali Kota Palopo

  • Bagikan
ILUSTRASI

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO-- Pascapenetapan nomor urut Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota - Wakil Wali Kota Palopo, dukungan terhadap masing-masing kandidat cenderung merata. Prosentasenya berkisar pada angka 15 hingga 30 persen. Tak ada yang mayoritas.

Untuk diketahui, Paslon Putri Dakka - Haidir Basir mendapat nomor urut 1. Lalu Farid Kasim Judas - Hj Nurhaenih (FKJ-Nur) nomor 2. Rahmat Masri Bandaso - Andi Tenri Karta (RahmAT). Dan Trisal Tahir - Akhmad Syarifuddin Daud (Trisal-Ome) nomor 4.

Melihat arah dukungan masyarakat belakangan ini, Paslon Trisal-Ome dan RahmAT menunjukkan trend positif. Itu karena pemilih pragmatis cenderung ke Trisal. Sedang pemilih rasional ke RMB karena kepemimpinannya yang baik.

''Dukungan terhadap kedua Paslon tersebut, berkisar di angka 20 sampai 30 persen,'' jelas Pengamat Kebijakan Publik Unanda, Dr Syahiruddin Syah MSi kepada Palopo Pos, Rabu, 25 September 2025 kemarin.

Sementara dukungan Paslon Farid Kasim Judas - Hj Nurhaenih (FKJ-Nur) dan Putri Dakka - Haidir Basir (PD-HB) main di angka 20 hingga 20 persen.

Dukungan terhadap PD-HB umumnya karena berasal sosok PD sebagai tokoh perempuan yang meraih simpatisan warga karena orangnya supel dan sosialnya tinggi. Plus militansi HB yang masih setia mendukungnya.

Lalu FKJ-Nur, umumnya didukung oleh 'struktur' di birokrasi hingga RT/RW, serta pemilih yang selama ini menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Eko --sapaan akrab Syahiruddin Syah--, prosentase dukungan Trisal-Ome diperkirakan sebesar 23 persen. Disusul RahmAT 21 persen. PD-HB 18 persen. Dan FKJ-Nur 17 persen. Jumlahnya 79 persen.

''Bakal ada Golput di Pilwalkot kali ini sebesar kurang lebih 7 persen. Selebihnya masih melihat perkembangan dalam menentukan pilihannya pada 27 November 2024 mendatang,'' terangnya.

MENGULIK VISI-MISI

Menurut Syahiruddin Syah, visi-misi dan program kerja pasangan calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Palopo telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo.

Berbagai terobosan akan dilakukan para Paslon untuk membangun Kota Palopo ke depan. Mulai mengembangkan sumber daya manusia, perekonomian, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, termasuk mengembangkan pariwisata.

Melihat program para Paslon, semuanya begitu 'menawan'. Meski begitu, seyogyanya dalam membuat visi misi program tentu juga harus berpedoman pada RT/RW, RPJMD periode sebelumnya, RPJPD, RPJPP, RPJMN, dan konsisten menjalankan.

Adapun program yang sangat perlu dilakukan khusus Kota Palopo adalah bagaimana pemerintah mencanangkan program Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau. Ini dalam rangka perbaikan lingkungan daratan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Dan, juga pelestarian lingkungan perairan dan ekosistem perikanan dan kelautan. Sehingga keduanya saling menghubungkan dalam peningkatan ekonomi masyarakat baik di bidang pangan dan palawija, hortikultura, keseimbangan di bidang maritim, kelautan, dan perikanan.

Tentunya, hal ini membutuhkan beberapa strategi untuk menuju ke sana dengan berbagai dimensi. Yakni menumbuhkembangkan UMKM /UKM dan menghidupkan makanan-makanan khas Palopo.

Palopo sebagai kota jasa, maka yang perlu mendapat perhatian adalah menggali dan menggenjot potensi objek wisata bernilai sejarah, dan objek-objek wisata lainnya termasuk kesenian budaya Luwu. Ini dalam rangka mengembangkan pariwisata Palopo. Sehingga Palopo ke depan menjadi potensi bagi wisatawan mancanegara. Dan, tentunya, banyak dihidupkan, antara lain menghidupkan usaha kuliner, kerajinan tangan, hotel dan penginapan.

Ini dapat diwujudkan bilamana pemimpin kita Palopo ke depan konsisten dan berkomitmen untuk mau memprogramkan dan menjalankannya dengan melibatkan para stake holder dan kelompok Hybrid lainnya tanpa melihat latar belakang keberadaan termasuk rival politiknya pada saat percaturan politik demokrasi pilkada.

Sehingga, pemimpin ke depan akan mendapat dukungan maksimal dari masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena, di dalam perencanaan pembangunan mereka merasa terlibat dalam proses pembangunan. Dan tidak lagi terjadi kontroversi didalam implementasi pembangunan yang akan dilaksanakan. (ikh)

  • Bagikan