PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID MAKASSAR -- Utak atik nama calon menteri kabinet Presiden RI terpilih Prabowo makin menghangat, di beberapa kesempatan orang dekat Prabowo sudah mengeluarkan statement mengenai kriteria calon yang akan mengisi pos menteri nantinya.
Terkait hal itu, Ketua Umum Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) Annar Salahuddin Sampetoding angkat bicara, menurutnya kabinet Prabowo nantinya harus di isi oleh orang yang mewakili latar belakang pengalaman serta pendidikannya, pasalnya pos menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan merupakan garda terdepan pembangunan bangsa Indonesia yang dampak serta kinerjanya di rasakan langsung oleh rakyat.
" Ya wajib orang yang berpengalaman dalam bidangnya, bukan karena dukungan pihak tertentu atau karena kepentingan jangka pendek, dan saya rasa banyak orang profesional yang pantas mendapatkan jabatan sebagai menteri karena berdasarkan pengalamannya itu." kata Pengusaha Nasional ini
Lebih jauh, Mantan Ketua Kadin bidang Indonesia Timur ini menambahkan melalui organisasi yang di pimpinnya saat ini (DEIT) akan memberikan masukan serta usulan pada presiden terpilih Prabowo agar lebih memberikan porsi menteri untuk tokoh asal Indonesia Timur.
" InshaAllah Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) akan membuat usulan serta masukan pada pak Prabowo agar memberikan peluang tokoh Indonesia Timur duduk sebagai menteri di kabinetnya, karena di wilayah timur tidak kekurangan orang yang mumpuni untuk menjadi menteri." tambah Annar Salahuddin Sampetoding
Sebelumnya, Juru Bicara Prabowo Dahnil Simanjuntak menyebutkan Prabowo sudah mengantongi beberapa nama yang akan dipilih sebagai menteri dalam kabinetnya.
Namun demikian, Prabowo, kata dia, sedang mempertimbangkan semua nama nama itu, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), kelompok profesi, dan sebagainya.
Dari partai politik, ia menyebutkan Prabowo akan memprioritaskan nama-nama dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), sedangkan dari kelompok lainnya sedang dipertimbangkan berdasarkan usulan kelompok masyarakat, ormas, kelompok profesi buruh tani dan nelayan, relawan, serta lainnya.
Terkait dengan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo yang beredar sebanyak 44, dia menuturkan hal tersebut belum bisa dipastikan lantaran masih berproses, tetapi yang pasti jumlahnya akan bertambah dari saat ini yang sebanyak 34.
"Nanti ada kementerian yang akan dipecah dan digabung atau merger. Ada Kementerian yang tadinya dipecah nanti ada jadi badan, ada juga yang digabung dan sebagainya," ucap Dahnil menjelaskan.(rls/idr)
