PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Tanggapan menohok disampaikan pegiat media sosial (Medsos) Jhon Sitorus terhadap langkah Presiden Jokowi yang secara tiba-tiba mengganti Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menjelang akhir masa jabatannya.
Ia menyebut bahwa langkah Jokowi ini sebagai aksi yang luar biasa berani.
"Gila, H-5 menjelang lengser masih bermanuver," ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @JhonSitorus_18 (15/10/2024).
Dikatakan Jhon, keputusan ini mencerminkan manuver besar yang dilakukan Jokowi dalam hari-hari terakhir pemerintahannya, yang dinilainya sebagai upaya untuk menekan PDIP.
"Benar-benar Jokowi menghabisi PDIP," tukasnya.
Ia menambahkan bahwa keputusan ini terlihat sebagai upaya terakhir Jokowi untuk menghabisi pengaruh PDIP dalam pemerintahan ke depan.
Terutama dalam konteks hubungan antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Agar jangan sampai Prabowo punya beban andai tidak jadi bertemu dengan Bu Mega," Jhon menuturkan.
Pergantian Kepala BIN ini juga memunculkan pertanyaan besar dari Jhon terkait masa jabatan pengganti yang baru dilantik.
Ia mempertanyakan apakah kepala BIN yang baru, Herindra, akan menjadi kepala yang paling singkat menjabat dalam sejarah.
"Apakah Herindra akan jadi kepala BIN paling singkat?," tandasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi resmi mengganti posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menjelang berakhirnya masa jabatannya.
Pergantian ini terjadi hanya beberapa hari sebelum pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto dimulai.
Tongkat estafet kepemimpinan BIN berpindah dari Budi Gunawan kepada Letjen TNI Muhammad Herindra, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi.
Budi Gunawan telah memimpin BIN sejak 2016, pada periode pertama kepresidenan Jokowi.
Di bawah kepemimpinannya, BIN memainkan peran penting dalam stabilitas keamanan dan intelijen nasional.
Namun, menjelang pergantian pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo, posisi strategis ini mengalami perubahan.
Pergantian tersebut diumumkan melalui surat presiden yang dibacakan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/10/2024).
Puan menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari penataan kabinet di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. (fajar)
