PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, menegaskan komitmennya untuk memperkuat keamanan siber di Indonesia, mengawasi penyedia layanan internet, berantas pinjol ilegal, judi online serta mendukung kemajuan perfilman lokal.
Menurut Frederik, tugas ini merupakan bagian dari tanggung jawab utamanya di Komisi I DPR RI, yang bertujuan menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di era digital.
Frederik menekankan bahwa keamanan siber tidak lagi boleh bersifat reaktif, tetapi harus berfokus pada pencegahan. “Tugas saya di Komisi I DPR RI adalah memastikan keamanan negara kita, bukan hanya dari serangan fisik, tetapi juga serangan digital yang semakin sering terjadi. Pertahanan negara saat ini tidak lagi hanya soal senjata, tapi banyak serangan yang dilakukan melalui dunia digital,” jelas Frederik kepada media, Kamis (24/10/2024).
Dia mengingatkan tentang kasus terbaru, di mana ratusan pager milik Hizbullah meledak di seluruh penjuru Lebanon pada Selasa, 17 September 2024. Insiden ini menyebabkan sembilan orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka. “Ini contoh serangan siber yang sangat mematikan. Kita tidak boleh lengah, karena keamanan digital adalah bagian integral dari pertahanan negara,” tegasnya.
Untuk menghadapi ancaman ini, Frederik akan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Polri, TNI, BIN, dan BSSN, guna memastikan Indonesia terlindungi dari serangan fisik maupun digital. “Saya akan memastikan bahwa upaya pengamanan kita, baik secara fisik melalui teman-teman di TNI, BIN, dan BSSN, serta pengamanan digital, berjalan seiring. Ini sangat mendasar untuk melindungi negara kita dari serangan di era modern,” tambahnya.
Pengawasan Penyedia Internet: Kinerja di Lapangan Harus Diawasi
Selain fokus pada keamanan siber, Frederik juga memberikan perhatian besar terhadap pengawasan penyedia layanan internet yang memainkan peran penting dalam infrastruktur digital Indonesia. “Tugas saya di Komisi I bukan hanya mengawasi kebijakan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), tetapi juga bagaimana pelaksana di lapangan, seperti APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), menjalankan tugas mereka,” kata Frederik.
Frederik akan memastikan seluruh anggota APJII, seperti CBN, Indonet, Link Net, Biznet, First Media, MNC Play, dan Telkomsel, bekerja sesuai standar yang ditetapkan, baik dalam menyediakan layanan internet yang aman maupun berkualitas.
“Saya akan mengecek perangkat-perangkat internet yang digunakan. Kita tidak boleh hanya fokus pada Menko Info, tapi juga pada bagaimana provider di lapangan bekerja. Ini penting agar kita bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan data mereka aman,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya akses internet yang berkualitas, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti destinasi wisata. “Di daerah pemilihan saya, Sulsel 3, banyak objek wisata penting yang membutuhkan akses internet stabil. Ini tidak hanya untuk keamanan, tapi juga kenyamanan pengunjung,” ujarnya.
Frederik juga menyoroti masalah verifikasi data dalam pengelolaan kartu SIM. Menurutnya, praktik konter HP yang sering mengisi data dengan identitas palsu saat pembelian kartu telepon tidak boleh lagi terjadi. “Banyak kasus di mana data palsu digunakan saat verifikasi kartu telepon, bahkan ada kartu yang sudah siap pakai dengan data palsu. Ini kedepan harus diperketat untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data,” tambahnya.
Regulasi Perfilman: Dukung Kejayaan Film Indonesia
Selain keamanan digital, Frederik juga menyoroti pentingnya regulasi untuk mendukung industri perfilman Indonesia. Menurutnya, sineas lokal perlu dilindungi dengan kebijakan yang memberi ruang lebih besar bagi karya-karya mereka di bioskop, sehingga bisa bersaing dengan film-film asing, terutama dari Barat.
“Kita harus membuat regulasi yang mendukung agar film-film Indonesia lebih banyak ditayangkan di bioskop. Jangan sampai film-film Barat mendominasi dan menggerus peluang sineas lokal,” tegas Frederik. Dia juga menyarankan agar pemerintah memberikan insentif kepada produser lokal, baik melalui kemudahan pajak, subsidi, maupun regulasi yang lebih ramah.
Frederik menegaskan bahwa Badan Sensor Film (BSF) juga harus bekerja dengan benar, sehingga film yang disajikan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. “Penyaringan film harus lebih baik, karena ini juga menjadi bagian dari upaya kita untuk menjaga kualitas konten yang ditonton oleh publik,” ujarnya.
Pengawasan Pinjaman Online dan Penipuan Data
Frederik turut menyoroti masalah pinjaman online ilegal dan judi online yang semakin meresahkan masyarakat. “Pinjol dan judi online yang meresahkan ini menjadi perhatian serius dari Presiden, dan bukan hanya tugas Polri untuk melakukan tindakan represif, tetapi kita harus cegah dengan tindakan preventif, termasuk memperketat fungsi pengawasan data,” jelasnya.
Dengan perbaikan dalam verifikasi data, Frederik berharap berbagai masalah terkait penyalahgunaan data, baik untuk kartu telepon maupun transaksi keuangan, bisa ditekan. “Kita harus mencegah kebocoran data yang selama ini sering terjadi, dengan memastikan sistem verifikasi dan pengawasan data lebih ketat,” tambahnya.
Frederik Kalalembang mengakhiri dengan penegasan bahwa tugas di Komisi I DPR RI sangat mendasar dalam menjaga keamanan negara, baik secara fisik maupun digital. “Pengamanan fisik melalui TNI, BIN, dan BSSN sangat penting, tapi kita tidak bisa mengabaikan pengamanan digital yang sekarang menjadi salah satu ancaman utama bagi negara kita. Saya akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan Indonesia aman dari segala bentuk serangan, baik fisik maupun digital,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Frederik optimis bahwa Indonesia bisa membangun pertahanan yang kuat di era digital, di mana keamanan siber, layanan internet yang berkualitas, dan dukungan terhadap industri film lokal akan menjadi fondasi yang kokoh untuk masa depan bangsa. (int/idr)
