Rakor TPPS tersebut dilaksanakan di auditorium Saokotae. Kamis (24/10/2024 yang dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palopo, Nuryadin, SH.,MH. --hms--
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO-- Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palopo, Nuryadin, SH.,MH., mewakili Pj. Walikota Palopo menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Palopo Tahun 2024.
Rakor TPPS tersebut dilaksanakan di auditorium Saokotae. Kamis (24/10/2024.
Wakil Ketua TPPS Kota Palopo, Asmuradi Budi, ST.,M.Env.Man., mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pendampingan bapak bunda asuh stunting atau GAS tahun 2024 bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan percepatan penurunan stunting mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga ke tingkat kota.
Pimpinan perangkat daerah diharapkan turut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan peran pentingnya dalam penanganan stunting.
Tujuan selanjutnya adalah bagaimana menghadapi survei status gizi indonesia dan evaluasi pelaksanaan bapak bunda asuh yang sudah berjalan sejak tanggal 7 Oktober 2024.
''Sebagai Bapak Bunda Asuh kita di harapkan memastikan anak asuh kita bisa mendapatkan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dan memastikan ada perubahan pada status gizi anak-anak yang kita dampingi,'' katanya.
Tentu saja kita mengharapkan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan tetap melaksanakan monitoring pelaksanaan pemberian makanan tambahan atau PMT oleh GAS di wilayahnya masing-masing
Sementara itu, sambutan Pj. Wali kota Palopo yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palopo, mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang telah menyiapkan segala kebutuhan dengan harapan kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pendamping Bapak Bunda Asuh Stunting (BAAS) dapat berjalan dengan lancar
Mengingatkan kembali bahwa Pemerintah memiliki target nasional angka stunting mencapai 14% di tahun 2024 yang diatur dalam Pepres 72, untuk itu kita berharap Kota Palopo tahun 2024 bisa Zero Stunting.
Agar mencapai target tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder terkait .
Berdasarkan data, kasus stunting pada balita sesuai dengan hasil survey nasional SKI Tahun 2023 Prevalensi stunting di kota palopo sebesar 25,5% masih ada sekitar 11,5% yang harus di turunkan untuk mencapai 14%, dan hasil EPPGBM pada bulan Agustus 2024 kasus stunting sebanyak 108 kasus.
Dari 108 anak stunting, sudah dibagi habis ke semua OPD terkait untuk dilakukan intervensi pemberian makanan selama 30 hari. Maka, melalui RAKOR TPPS ini kami ingin mendengar secara langsung laporan hasil kegiatan intervensi yang telah didampingi oleh bapak bunda asuh selama pendampingan dilapangan
''Sebagai bapak bunda asuh harus memastikan anak asuhnya bisa mendapatkan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Dan memastikan ada perubahan status gizi pada sasaran yang bapak ibu dampingi,'' katanya.
''Kami mengharapkan pemerintah kecamatan dan kelurahan tetap melaksanakan monitoring pelaksanaan pemberian makanan tambahan oleh BAAS di wilayah masing-masing,'' harapnya.
Rakor tersebut dihadiri, Pimpinan perangkat daerah kota palopo, Camat dan lurah Se kota palopo serta para tamu undangan lainnya. (rls/Ami)
