Menteri HAM Natalius Pigai
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kabinet Merah Putih, Natalius Pigai. Kembali mencuri perhatian banyak publik tanah air.
Setelah mendapat sorotan terkait permintaannya untuk mendapat tambahan anggaran di atas Rp20 triliun untuk kementeriannya, Natalius Pigai saat ini mengklaim tidak memiliki program 100 hari kerja.
Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai tersebut ia lontarkan saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, 31 Oktober 2024.
Menurut Pigai, ia mengklaim bahwa programnya di Kementerian HAM mencakup 5 tahun ke depan tidak terbatas hanya 100 kerja.
"Ini saya sampaikan bahwa kami tidak punya program 100 hari," ungkapnya saat rapat perdana dengan Komisi XIII DPR RI.
Pigai menyebut bahwa pihaknya telah menerima peraturan presiden terkait Kementerian Hak Asasi Manusia dan segera mendapatkan permen tentang HAM.
Pada Komisi XIII DPR RI, ia pun menjelaskan akan segera melantik sejumlah pejabat di Kementeriannya.
Pigai mengatakan bahwa beberapa langkah yang diambilnya tersebut bukanlah bagian dari program 100 hari.
"Orang bertanya, apakah itu bagian dari program 100 hari, kami tidak punya program 100 hari," jelasnya.
Lebih lanjut Menteri HAM yang belum lama dilantik tersebut mengaku memiliki program yang ia namainya "Emeregency Condition".
Dalam penjelasannya Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa program Emeregency Condition tersebut untuk membangun rakyat bangsa dan negara selama 5 tahun ke depan. (*/Uce)
