Amang Usman
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO-- Dinamika perpolitikan di Kota Palopo dinilai semakin membingungkan di kalangan masyarakat di tengan munculnya berbagai persoalan. Hal ini pula menuai protes.
Protes ini diutarakan, seorang Pemerhati Kota Kota Palopo, Amank Usman. Salah satu aktifis pejuang pembentukan Kota Palopo ini menilai sikap dari kebijakan penyelenggara Pilkada yakni, KPU dan Bawaslu, terutama dalam hal status salah satu pasangan calon (paslon) peserta Pilwalkot Palopo, serta terkait penempatan lokasi debat di luar daerah.
Menurut Amank Usman, bahwa keadaan masyarakat saat ini semakin dibungungkan dengan adanya peristiwa status salah satu paslon yang mulanya berstatus tidak memenuhi syarat (TMS), lalu kemudian berubah menjadi memenuhi syarat (MS) dan kini kembali menjadi TMS.
"Inikan membuat masyarakat kebingungan. Harusnya penyelenggara konsisten. Kalau itu memang TMS atau MS, maka konsistenlah akan hal itu. Jangan lagi, digiring kesana kemari seperti bola menggelinding yang pada akhirnya kembali ke awal," kata mantan pejabat Palopo dan Luwu ini, kepada Palopo Pos.co.id, di warkop Dg Sija, Kamis, 31 Oktober 2024.
Selanjutnya, kata mantan Kasatpol PP Luwu ini, sikap KPU yang menempatkan lokasi debat paslon Pilwalkot Palopo di Kota Makassar. Sikap ini dinilai tidak adil dan tidak relevan. Sebab, pemilihan diadakan di Palopo dan paslon tersebut adalah orang Palopo, sementara perang ide dan gagasannya di bawa keluar. Ini kan sudah tidak beres, sepertinya dipaksakan. Kalau pertimbangan keamanan saya rasa tidak rasional karena beberapa kali Pilwalkot Palopo, kegiatan debat tidak pernah di bawa keluar daerah.
"Debat ini kan bagian dari kampanye. Masyarakat Kota Palopo ingin menyaksikan calon mereka adu gagasan di tempat mereka memilih. Sementara, debat ini di bawa keluar dan tentunya tidak memakan biaya sedikit. Justru kita harapkan APBD yang digunakan dalam debat ini juga berputar di Palopo. Dan kami juga mendesak KPU agar transparan soal anggaran yang digunakan dalam acara debat tersebut," katanya.
Lalu kemudian, lanjut direktur lembaga pemerhati dan pemberdayaan masyarakat (LP2M) Palopo ini mempertanyakan, apakah visi-misi para paslon ini tidak ada yang menarik dan tidak berkualitas, sehingga tidak dilakukan di Kota Palopo.
"Jika debat dilakukan di luar daerah tidak semua masyarakat mudah mengakses. Yang kita harapkan debat ini mudah disaksikan masyarakat, karena ini bagian dari kampanye," terang Amank Usman yang merupakan ketua Kijang 563 Palopo ini. (arsul syarifuddin)
