- Jubir TA: Kita Siapkan Pembelaan Jika Sewaktu-waktu Diminta
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Pencalonan Trisal Tahir- Akhmad Syarifuddin (Trisal-Ome) dalam Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Palopo 2024, kembali memasuki babak baru. Usai Trisal Tahir lolos dari masalah hukum pidana Pemilu atas dugaan penggunaan ijazah palsu, kini muncul masalah lainnya.
Di mana Bawaslu Palopo baru-baru ini menerbitkan surat rekomendasi kepada KPU Palopo agar pasangan Trisal- Akhmad didiskualifikasi atau dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon walikota dan wakil walikota Palopo 2024.
Permintaan TMS itu diketahui telah sampai di meja KPU Palopo, hal itu terkonfirmasi dari Ketua Bawaslu Palopo, Khaerana. Adapun permintaan TMS itu disampaikan karena Trisal-Akhmad dinilai tidak memenuhi syarat administrasi sebagai peserta Pilkada 2024.
Bawaslu Palopo merekomendasikan KPU Palopo agar mencabut berita acara penetapan Trisal-Akhmad sebagai paslon walikota, karena ijazah paket C yang digunakan Trisal Tahir untuk mendaftar diduga palsu atau tidak absah berdasarkan temuan tim Bawaslu Palopo bersama pihak terkait.
Pakar hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Aminuddin Ilmar menjelaskan, rekomendasi Bawaslu Palopo kepada KPU Palopo terkait TMS Trisal-Akhmad sebagai peserta Pilkada 2024, tidak wajib untuk dilaksanakan.
"Rekomendasi Bawaslu kepada KPU itu sebenarnya bukan menjadi kewajiban yang harus dilakukan KPU," ujar Prof Ilmar.
Namun, menurut Prof Ilmar, rekomendasi tersebut wajib bagi KPU Palopo untuk menindaklanjuti dengan melakukan kajian mendalam. Apakah rekomendasi yang diberikan Bawaslu Palopo tersebut patut untuk dilakukan sebagaimana bukti yang ada atau tidak.
"KPU juga harus melakukan pendalaman, apakah betul rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu KPU sendiri harus menilai, mengevaluasi, apakah rekomendasi itu dilanjutkan atau tidak oleh KPU itu sendiri," ungkapnya.
Prof Ilmar menjelaskan, tidak ada aturan yang mengharuskan KPU Palopo wajib menjalankan rekomendasi dari Bawaslu Palopo tersebut. Hanya saja, pendalaman atau penyelidikan atas rekomendasi tersebut penting untuk dilakukan agar dalam mengambil keputusan tidak ambigu.
"Berdasarkan rekomendasi Bawaslu maka KPU harus menelisik dan memeriksa. Bila mana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU menurutnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi hasil verifikasi KPU, maka KPU tidak bisa menjalankan rekomendasi itu dan harus membuat keputusan," terang Prof Ilmar.
"Jadi tergantung KPU menilai pada sisi mana kepentingan rekomendasi itu, disesuaikan dengan apa yang menjadi kepentingan. Misalnya secara nyata ditemukan adanya pelanggaran administrasi maka penelusuran dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU itu menjadi dasar apakah ingin melanjutkan rekomendasi itu atau tidak," lanjutnya.
Meski demikian, Prof Ilmar menyarankan agar KPU Palopo sebaiknya membalas rekomendasi tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan. Hal ini dinilai penting agar tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan publik di kemudian hari, utamanya jika rekomendasi tersebut tidak dijalankan.
"Makanya KPU harus melakukan pemeriksaan, membuat keputusan. Tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu juga kan harus dia berikan alasannya kenapa tidak melakukan itu. Karena kalau tidak, kan pasti jadi bahan pertanyaan kepada KPU. Kalau tidak dilaksanakan kan harus ada jawabannya, misalnya rekomendasi itu tidak memenuhi syarat sehingga KPU tidak menjalankan, kan harus jelas," pungkasnya.
Sementara itu, Juru bicara Trisal-Ome, Haedar Djidar, Selasa (29/10/2024) sore, mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa pembelaan jika sewaktu-waktu Trisal Tahir-Akhmad Syarifuddin dinyatakan TMS, namun langkah tersebut akan diambil jika surat resminya telah diterima.
"Terkait personal itu saya kira kami juga harus terima secara resmi dulu suratnya. Kalau sudah diterima, paslon yang bersangkutan tentu kita bersiap-siap melakukan upaya-upaya hukum yang telah ditentukan, juga oleh peraturan perundang-undangan," ujar Haedar.
Haedar menegaskan, sebagai warga negara yang taat akan hukum maka segala permasalahan jika sewaktu-waktu ada juga diselesaikan Trisal- Akhmad lewat jalur hukum. Termasuk jika TMS tersebut merupakan bagian dari masalah administrasi, maka langkah hukum yang akan diambil nantinya juga akan lewat jalur administrasi.
"Intinya kita sebagai warga negara yang baik, taat hukum, kita juga lakukan upaya hukum. Sesuai prosedur hukum yang ada. Kan jelas ini sebenarnya, kalau di admistrasi cara menyelesaikan itu dengan cara administrasi, kalau juga pidana pemilu juga diselesaikan dengan pidan pemilu. Perlu diketahui, TMS itu berada pada proses admistrasi, bukan berada pada proses pidana Pemilu," ungkapnya.
Dijelaskan Haedar, sampai saat ini tim pemenangan Trisal- Akhmad atau Trisal-Ome terus bergerak melakukan sosialisasi di masyarakat. Terlebih usai Sentra Gakkumdu Bawaslu Sulsel memutuskan tidak akan melanjutkan alias menghentikan laporan tindak pidana Pemilu dugaan ijazah palsu Trisal Tahir.
Ia mengatakan, adanya putusan Sentra Gakkumdu Bawaslu Sulsel itu menjadikan tim pemenangan Trisal-Ome bernafas lega dan kembali semangat melanjutkan perjuangan memenangkan jagoannya pada Pilwali Palopo 2024.
Menurut Haedar, dengan adanya putusan Sentra Gakkumdu Sulsel yang menyatakan laporan tindak pidana Pemilu yang menyeret Trisal Tahir, serta tiga anggota Komisioner KPU Palopo dihentikan atau dinyatakan tidak dilanjutkan, secara tidak langsung membuktikan bahwa Trisal Tahir tidak bermasalah hukum.
"Sekaligus mengkonfirmasi bahwa Paslon Trisal-Akhmad tidak bermasalah secara hukum," tegasnya.
Haedar juga mengungkapkan, proses hukum yang sempat menjerat Trisal Tahir tidak mematahkan semangat tim pemenangannya untuk terus bergerak di masyarakat mencari dukungan. Seluruh tahapan Pilkada juga disebut terus dilaksanakan pasangan Trisal Tahir- Akhmad Syarifuddin.(idr)
