Pemerintah Pusat Sebut Penanganan Stunting di Sulsel Kategori Berdaya

  • Bagikan

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Pemprov Sulsel terus berkomitmen dalam upaya penurunan stunting. Hal itu terlihat dari capaian pelaksanaan dan pengisian 8 aksi konvergensi pada web monitoring Bangda mencapai 76,93%.

Pelaksanaan 8 aksi konvergensi tepat waktu dan berkualitas dapat mendorong percepatan penurunan prevalensi stunting.

Plh Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Bakti Haruni

Plh Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Bakti Haruni mengatakan, "patut disyukuri Sulsel mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Dimana pada saat Rakor dan Evaluasi Penanganan Stunting yg diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri pada tgl 22 November 2024 diungkapkan bahwa Provinsi Sulsel masuk dalam Kategori Berdaya, kategori terbaik," ungkapnya, Jum'at 22 November 2024.

Sementara beberapa Provinsi lainnya masih dalam Kategori Berkembang dan Kategori Tumbuh. Predikat tersebut diberikan Sulsel karena dianggap sangat serius dalam penanganan stunting di Sulsel.

“Jadi predikat Berdaya ini adalah predikat paling tinggi dalam upaya Sulsel menangani stunting. Menyusul predikat Berkembang dan Bertumbuh,” ujar Andi Bakti.

Capaian itu, lanjut Andi Bakti, tidak lepas dari arahan langsung dari Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Pj Ketua TP PKK Sulsel Ninuk Triyanti Zudan. Kerap kali, Ketua PKK Sulsel turun langsung serta mengerahkan dalam upaya mengaktifkan peran PKK Kabupaten/Kota sampai tingkat Desa dan Posyandu. Apalagi belum lama ini Pemprov Sulsel melalui Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh telah meresmikan dan mengaktifkan Posyandu Era Baru.

"Diharapkan kedepan Sulsel lebih fokus pada upaya menyasar Masyarakat terpencil dan tidak terjangkau layanan kesehatan. Dan cakupannya jauh lebih luas lagi,” ujar Andi Bakti.

Dirinya menambahkan,“berbagai kebijakan telah dilakukan untuk menurunkan angka prevalensi stunting di sulawesi selatan, diantaranya Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Pendampingan Gizi melalui kegiatan inovasi Pappadeceng Gizi, Penyusunan Pedoman Komunikasi Perubahan Perilaku, Roadmap Pencegahan dan Penanganan Wasting sebagai upaya mencegah timbulnya stunting, Pemberian Bibit Ikan dan Bibit Tanaman, Gerakan Nakan Telur dan berbagai kegiatan lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berupa Pemberian Makan Bergizi Gratis akan membantu dalam upaya penurunan angka stunting.

“Dalam penanganan stunting ini, bukan hanya tugas dari Dinas Kesehatan, namun semua bersinergi. Sesuai arahan Bapak Penjabat Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arief Fahrullah agar penurunan stunting menjadi atensi dalam program kerja yang dilakukan,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung aksi konvergensi, yakni Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rembuk Stunting, Pendampingan 8 Aksi Konvergensi bagi Kabupaten/Kota dan Evaluasi atau Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Kabupaten/Kota.

Melalui 8 aksi tersebut, diharapkan dapat memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang bersifat holistik dan terintegrasi, mulai dari Peningkatan Kualitas Data hingga Optimalisasi Pelayanan Gizi dan Kesehatan di tingkat Desa.

Berdasarkan data SKI Kondisi stunting di Sulsel pada tahub 2023 yakni 27,4 persen. Sedangkan data e-PPBMG bulan Oktober 2024 stunting 8,51 persen, under weight 8,48 persen, dan wasting 3,71 persen. (*/uce)

  • Bagikan

Exit mobile version