PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID Jamkesnews – Dalam upaya meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat, BPJS Kesehatan mengadakan forum komunikasi terkait implementasi strategi pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Palopo Tahap 3 Tahun 2024, (22/11). Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan seluruh penduduk Kota Palopo terdaftar dan terlindungi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Firmanza hadir didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Palopo, Ilham Hamid serta pimpinan perangkat daerah Kota Palopo. Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota menyampaikan apresiasi atas komitmen BPJS Kesehatan dalam mendukung visi kesehatan yang inklusif di Kota Palopo.
“Keberadaan BPJS Kesehatan, saya kira selama ini cukup membantu kita dan juga sangat membantu masyarakat kita. Karena beberapa puskesmas dan rumah sakit yang sudah saya datangi, alhamdulillah pelayanan-pelayanan kesahatannya sudah semakin membaik,” ungkapnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Dahniar Hasyim Dahlan juga menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini bukan hanya tentang cakupan kepesertaan JKN, tetapi juga memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
“Dengan implementasi strategi yang terukur, kami yakin target UHC ini dapat tercapai kedepannya. Langkah utama meliputi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi peserta JKN, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta optimalisasi program bantuan iuran dari pemerintah pusat maupun daerah,” jelas Dahniar.
Dalam forum tersebut, dipaparkan bahwa sampai dengan November tahun 2024, jumlah penduduk Kota Palopo yang terdaftar sebagai peserta aktif mencapai 177.325 jiwa atau sekitar 98,23%. Namun, untuk memastikan validitas data kepesertaan, akan dilakukan verifikasi terkait data penduduk yang meninggal, lahir, serta mutasi masuk dan keluar wilayah oleh BPJS Kesehatan Cabang Palopo bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Pemerintahan, dan Dinas Sosial.
Dahniar juga berkesempatan menyampaikan upaya keberlanjutan UHC Prioritas (Non Cut Off) tahun 2025 kepada jajaran Pemerintah Daerah Kota Palopo. UHC prioritas ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem kesehatan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun salah satu persyaratan UHC prioritas tahun 2025 yang harus dipenuhi yaitu tercapainya standar cakupan kepesertaan di Kabupaten/kota minimal 98% dari total penduduk.
Dahniar berharap sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder, khususnya Pemkot Palopo untuk dapat mempertahankan UHC prioritasnya demi keberlangsung Program JKN.
“Jadi dikesempatan ini kami berharap UHC Prioritas ini tetap bisa di pertahankan. Dan minimal di forum ini kita bisa sama-sama bertukar pikiran kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama terkait dengan keberlangsungan UHC prioritas di tahun 2025,” ujarnya.
Selanjutnya, Pj. Wali Kota Palopo juga berharap kepada semua yang hadir dalam kegiatan forum ini agar dapat mendukung implementasi keberlanjutan UHC Kota Palopo dan tetap fokus dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan juga dapat merasakan manfaatnya.
“Supaya tidak ada lagi masyarakat yang merasa tidak terlindungi. Maka dari itulah kita harus saling menjaga, kita harus saling bersinergi dengan BPJS Kesehatan supaya mutu ataupun kualitas pelayanan kita kepada masyarakat kita dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia ini, itu semakin hari semakin baik,” tambah Pj. Wali Kota Palopo.
Pemerintah Kota Palopo dan BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan strategi ini agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
"UHC ini diharapkan menjadi landasan yang kokoh untuk sistem kesehatan yang berkelanjutan di Kota Palopo," pungkas Dahniar. (sy/ra)
