PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Target Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah terus dikejar para menterinya. Salah satunya, menghapus retribusi yang ada di pemerintah daerah (pemda). Yakni, retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
Penghapusan retribusi itu diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) menteri dalam negeri (Mendagri) dengan menteri pekerjaan umum dan menteri perumahan dan kawasan permukiman yang ditandatangani kemarin.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, kebijakan itu diambil untuk mengakselerasi pembangunan rumah. Dengan penghapusan tersebut, harga rumah bisa ditekan. Dalam hitungannya, penghapusan dua retribusi itu dapat menekan hingga Rp 10.570.000 untuk tipe 36. ”Nah, ini yang diuntungkan masyarakat,’’ ujarnya.
Meski demikian, lanjut dia, penghapusan itu terbatas untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pasalnya, PBG dan BPHTB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). ’’Jika dihapuskan untuk semua golongan, khawatir akan memengaruhi PAD secara signifikan,’’ ungkapnya.
Kriteria MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023. Untuk rumah tapak dan rumah susun, luas maksimal yang diperbolehkan adalah 36 meter persegi (m²), sedangkan rumah swadaya dapat memiliki luas hingga 48 m².
Kemudian, ada juga kriteria penghasilan. Untuk wilayah Jawa misalnya, maksimal pendapatan Rp 7 juta per bulan untuk kategori tidak kawin dan Rp 8 juta per bulan untuk kategori kawin.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan pihaknya akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dasar. Seperti air baku dan pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, hingga pengelolaan sampah.Dengan begitu, 3 juta rumah yang ditargetkan dibangun bisa berdiri secara layak. "Walaupun rumahnya murah, tapi tidak murahan," tandasnya. (jp/pp/uce)
