PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO-- Universitas Terbuka (UT) merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Statusnya sama dengan universitas negeri lainnya di Indonesia. Lulusannya juga diperlakukan sama dengan alumni kampus negeri.
Yang membedakan, PTN konvensional didatangi oleh mahasiswa untuk kuliah. Sedang UT mendatangi mahasiswa untuk kuliah dimana dan kapan saja, serta siapa saja.
Biaya kuliah UT juga lebih murah dibanding PTN. Uang kuliah UT hanya Rp1,3 juta persemester. Terjangkau untuk mahasiswa ekonomi pas-pasan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor III Universitas Terbuka (UT), Prof Paken Pandiangan SSi MSi saat launching Sentra Layanan Universitas Terbuka (SALUT) Palopo II di Mall Mega Plaza, (9/12) lalu. Launching dilakukan Prof Paken bersama dengan Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP.
Dijelaskan Prof Paken, UT merupakan milik pemerintah Republik Indonesia (RI). Didirikan 40 tahun silam, tepatnya 1984 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Presiden. Sedang PTN konvensional didirikan berdasarkan SK Menteri.
Kenapa SK Presiden? Karena PTN konvensional hanya boleh beroperasi di ibukota provinsi. Sementara wilayah Indonesia sangat luas, sehingga tidak mungkin semuanya tercover di PTN konvensional. Maka dibentuklah UT, agar masyarakat yang berada jauh dari ibukota provinsi, bisa juga kuliah di PTN.
Lanjut Prof Paken, UT didesain untuk membantu seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing wilayah. Kehadiran UT di daerah dengan penempatan 39 direktur setiap provinsi, plus satu direktur luar negeri. Jumlah mahasiswa 671 ribu orang.
''Saya dengar, Palopo minta Perguruan Tinggi Negeri (PTN) umum, tapi belum terealisasi. KehadiranUT di Palopo adalah jawabannya. Kota Palopo sekarang ada UT sebagai PTN umum. Ada satu PTN tapi khusus keagamaan yakni IAIN,'' terangnya.
Seluruh kebutuhan SDM Pemda disiapkan oleh UT. Mulai dari kebutuhan SDM pegawai berjenjang pendidikan Diploma III (D3), Sarjana Strata Satu (S1), Sarjana Magister (S2), dan Sarjana Dokroral (S3).
Pemerintah Desa (Pemdes) bisa memanfaatkan UT di daerah. Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes) dan aparat desa yang ingin kuliah di UT, bisa menggunakan dana desa untuk program peningkatan SDM. Karena peruntukab dana desa yakni untuk sarana dan prasarana desa, pendidikan, dan kesehatan.
''Kalau Kades kuliah di UT, dibebaskan kuliah selama tiga semester. Jadi Kades sisa kuliah tiga semester. Karena tiga semesternya sudah diaplikasikan oleh Kades dalam tugas dan pekerjaannya sebagai Kades,'' terangnya. (ikhwan ibrahim)
