- Pemilihan Kepala Daerah Kembali di DPRD
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, BATUPASI-- Wacana pemilihan kepala daerah (Kada) kembali di DPRD yang dilontarkan Presiden Prabowo pada HUT Partai Golkar, menuai respon positif sejumlah kalangan. Termasuk Gerindra Palopo, sangat setuju.
''Sangat setuju karena DPRD itu sudah dipilih oleh masyarakat. Otomatis dialah wakil rakyat,'' terang Ketua Partai Gerindra Palopo, Hj Hasriani SH yang dimintai tanggapannya, Jumat (13/12) malam lalu.
Menurutnya, pemilihan DPRD dapat mengirit biaya serta memperkecil konflik di masyarakat. Banyak terjadi akibat beda pilihan, akhirnya berselisih paham. Bahkan perselihan itu terjadi sampai Pilkada berikutnya.
''Istilahnya orang sini (Palopo) baku camba (putus hubungan silaturahim),'' ucap mantan Wakil Ketua DPRD Palopo ini.
Dampak lainnya, merusak sistem birokrasi. ASN juga jadi korban akibat Pilkada langsung. Apabila ASN itu tidak membantu pemenangan Kada terpilih, maka yang bersangkutan dimutasi ke tempat yang jauh, bahkan ada yang nonjob.
''Kalau jagoannya yang naik Alhamdulillah. Tapi kalau yang didukung tidak terpilih dimutasi jauh-jauh, lebih-lebih yang enjel (tidak jelas pilihannya), tidak ada harapan. Jadi setuju sekali wacana tersebut,'' kata Hasriani.
Dilansir sebelumnya, Presiden Prabowo melempar wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali di DPRD karena Pilkada langsung mahal. Cost politik negara maupun tokoh politik tinggi. Dalam dua hari, triliunan habis. Kalau anggaran itu dipakai bangun sekolah, jembatan, tentu sangat bermanfaat.
Penelusuran Palopo Pos, pada Pilwalkot Palopo baru-baru ini, kontestan Pilwalkot mengeluarkan 'serangan fajar' hingga puluhan miliar. Ada calon 'melempar' Rp400 ribu per kepala. Dengan perolehan suara di atas 30 ribu, dipresiksi 'serangan fajarnya mencapai Rp12 miliar.
Adapula Paslon yang melempar Rp300 ribu perkepala. Dengan perolehan suara di atas 30 ribu, maka estimasi 'serangan fajarnya' paling kurang Rp9 miliar.
Itu belum termasuk biaya rekomendasi Parpol, honor saksi, honor tim pemenangan, dan cost politik lainnya. (ikh)
