Tiga Tahun, Pengangguran di Lutra Dipangkas Hingga 2,39%

  • Bagikan
--ILUSTRASI--

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MASAMBA -- Di pengujung pemerintahan Indah Putri Indriani dan Suaib Mansur sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, ada catatan statistik yang menggembirakan buat masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tiga tahun terakhir, terus mengalami penurunan.

Penurunan konsekutif terkait TPT ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Minggu pertama Desember 2024.

Dimana TPT Luwu Utara telah mencapai 2,93 persen. Angka ini jauh di bawah target RPJMD 2021 – 2026 yang diperkirakan bakal mencapai 2,81.

Hal ini diungkap oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Aspar, Jumat 6 Desember 2024.

“Luwu Utara pernah meraih sukses luar biasa dengan TPT terendah di Sulsel dengan raihan sebesar 0,00% pada 2016,” ungkap Aspar.

Namun, kata dia, capaian tersebut hanya bisa bertahan dalam waktu setahun saja. Hal itu terjadi karena pada tahun berikutnya, 2017, TPT Luwu Utara kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2021, dan terus bertengger pada angka 3,91 persen.

“Puncak TPT tertinggi kita di Kabupaten Luwu Utara ini kembali terkoreksi positif pada tahun 2022, sehingga kita mampu turun ke angka 2,81 persen, dan pada tahun 2023 kemarin, kembali menurun hingga mencapai 2,63 persen,” beber mantan Sekretaris DPRD Luwu Utara ini.

Puncaknya terjadi pada tahun 2024 ini. Di mana angka TPT Luwu Utara sudah berada pada angka 2,39 persen. Dikatakan Aspar, capaian ini terwujud disebabkan karena kinerja Pemda Lutra dan partisipasi masyarakat dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat Luwu Utara.

“Masyarakat yang tadinya menganggur, kembali bekerja, baik sebagai pekerja profesi ataupun mandiri, baik dengan atau tangpa dibantu oleh pekerja, maupun sebagai pekerja keluarga, serta dimungkinkannya ada pembukaan lapangan kerja pada sektor tertentu,” terang Aspar.

“Sehingga mendorong TPT Lutra tahun 2024 ini, kembali menurun hingga mencapai 2,39 persen atau di bawah target RPJMD 2021 – 2026,” jelasnya.

Aspar menyebutkan, ada 6 daerah di Sulsel yang langganan TPT terendah, yaitu Enrekang, Sinjai, Selayar, Bulukumba, Bone dan Lutra.

Dijelaskan Aspar bahwa keenam daerah tersebut dimungkinkan memiliki tingkat pengangguran terendah karena berkontribusi pada sektor pertanian yang cukup tinggi terhadap pembentukan PDRB di masing-masing daerah kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan.

Kendati demikian, lanjut Aspar, hal ini bisa juga menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi daerah tersebut yang didominasi sektor pertanian karena kecenderungan memiliki pekerja keluarga yang notabene tidak dibayar alias menjadi penguras dari totalitas pendapatan keluarga.

“Pekerja keluarga ini memiliki persentase yang cukup tinggi dalam kategori pekerja, sehingga tidak dimungkiri juga, daerah yang memiliki banyak pekerja keluarga atau pekerja tak terbayar, akan menyebabkan daerah ini cenderung memiliki tingkat kemiskinan tinggi,” terangnya.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat, utamanya para pemilik usaha, investor maupun masyarakat pelaku ekonomi lainnya untuk membuka lapangan usaha baru, dan memperbanyak pembentukan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB)

“Kita dorong pemilik usaha, investor atau masyarakat pelaku ekonomi untuk membuka lapangan usaha baru, memperbanyak pembentukan PMTB, serta tetap menjadi perubahan inventori agar masyarakat memiliki pekerjaan tanpa terkecuali atau one person one job,” pungkasnya.(junaidi rasyid)

  • Bagikan