PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID PALOPO -- Dalam masa reses Anggota DPR RI, Irjen Pol (P) Drs. Frederik Kalalembang di Dapil Sulsel 3, dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Selain persoalan blank spot di sejumlah Dapil Sulsel 3, juga persoalan hukum. Seperti yang diterima JFK saat menerima aspirasi dan keluhan dari rumpun keluarga dari Ranteballa, Senin malam 23 Desember 2024.
Sekira puluhan warga dari Ranteballa, Kecamatan Latimojong, dating menemui JFK di kediamannya di Kelurahan Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo.
Terungkap, warga yang datang mengeluhkan jika banyak tanahnya diklaim oknum yang ternyata hanyalah pendatang sebagai penggarap lalu dibuatkan sertifikat, selanjutnya mendapatkan pembayaran pembebasan lahan dari perusahaan Masmindo.
Keluhan soal lahan kisruh kepemilikan lahan di Ranteballa juga kerap diterima JFK melalui telephone Ketika saat di Jakarta.
Setelah mendengar langsung banyaknya aspirasi dari warga Ranteballa, dan menampung aspirasi tersebut, sebagai Anggota DPR RI, wakil rakyat di Parlemen Senayan, JFK akan membawa persoalan ini ke dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR RI.
"Saya sebagai Anggota DPR RI menampung aspirasi masyarakat Ranteballa saat reses seperti ini, yang mengeluhkan tanahnya diklaim orang lain. Modusnya bekerja sebagai penggarap lahan tapi orang itu adalah pendatang. Lalu dibuatkan SKT yang bekerja sama dengan oknum. Modus inilah yang akan kita bongkar dan saya akan bawa saat rapat di DPR nantinya," ungkap JFK.
JFK juga berharap kepada PT. Masmindo dan Tim 9 yang dipercayakan untuk tidak sepenuhnya percaya dengan SKT yang dibuat. Perlunya bekerja profesional untuk menelusuri latar belakang kepemilikan lahan tersebut, agar dikemudian hari tidak terjadi semakin banyaknya persoalan sengketa lahan di Ranteballa. Sebab, kalau ini dibiarkan akan semakin memicu pertikaian antar keluarga di atas (Ranteballa).
"Saya lihat persoalan pembebasan lahan di Ranteballa mirip dengan yang terjadi di Sumatera Barat. Kita tidak mau seperti itu. Maka dari itu saya juga meminta KPK turun ke Ranteballa mengusut pembayaran ganti rugi lahan yang diduga ada dugaan kongkalikong oknum bermain di dalamnya," sebut JFK.
Dimana diketahui, JFK merupakan salah satu tim penguji pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang baru saja dilantik Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Setyo Budiyanto menjabat sebagai Ketua KPK, lalu, Wakil Ketua KPK ada Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.
JFK berharap pimpinan baru KPK ini dapat mengembalikan marwah lembaga tersebut dan meningkatkan kepercayaan publik dalam pemberantasan korupsi.
“KPK harus menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Sesuai pesan Presiden Prabowo Subianto, memberantas korupsi di Indonesia harus menjadi prioritas,” ujar Frederik.
JFK pun kembali menagih janji para pimpinan KPK yang sudah dilantik ini untuk turun ke daerah, baik melakukan penindakan, maupun pendampingan pelaksanaan anggaran, termasuk persoalan pembebasan lahan warga di Ranteballa yang diduga sarat korupsi melibatkan banyak oknum.
"Masih banyak korupsi di daerah yang tidak tersentuh. Nah, para pimpinan KPK yang baru sudah dilantik, jadi saya tagih janji komitmen pimpinan KPK ini untuk turun ke daerah, termasuk di Ranteballah, sebagaimana diungkapkan sewaktu mengikuti fit and proper test di DPR RI kala itu," kata JFK.(idr)
