Suasana saat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis (2/1/2025).
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis (2/1/2025).
Hadir dalam rapat tersebut, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Yasir Mahmud, Sekda Sulawesi Selatan Jufri Rahman, jajaran Forkopimda, Bupati/Wali Kota, serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memperkirakan wilayah Indonesia saat ini berada pada kategori curah hujan menengah hingga tinggi. Potensi curah hujan tertinggi akan berlangsung pada bulan Desember 2024 hingga Januari 2025.
Pemerintah mengutamakan upaya pencegahan melalui pengurangan risiko bencana dengan penguatan sistem pemantauan dini, serta memastikan kesiapan penuh untuk merespon situasi darurat dan pascabencana.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan langkah preventif dengan menetapkan 16 Kabupaten/Kota dengan status tanggap darurat dan 8 Kabupaten/Kota dengan status siaga darurat
Pratikno menjelaskan, mitigasi pro aktif dan mendorong perubahan pola pikir masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan adalah langkah pencegahan terjadinya bencana.
"Selain modifikasi cuaca, optimalkan infrastruktur yang sudah ada dan laksanakan apel rutin siaga bencana sehingga dapat mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar," jelas Pratikno.
Pemerintah pusat melalui BNPB telah menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penanganan bencana hidrometeorologi. Pratikno menyebut, partisipasi aktif dari seluruh pihak sangat dibutuhkan guna menciptakan sinergi yang terkoordinasi dalam pelaksanaan penanganan bencana di lapangan.
"Semuanya harus berperan aktif sesuai dengan kapasitas masing-masing dan saling bahu-membahu demi menciptakan sistem pengelolaan bencana yang tangguh dan berkelanjutan," tuturnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BNPB Suharyanto menyebutkan, dilaksanakannya Rakor sebagai upaya nyata bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Utamanya pada musim penghujan yang bertepatan dengan momen libur Natal tahun 2024 serta Tahun Baru 2025.
"Kami berupaya merumuskan langkah-langkah penanganan bencana yang terukur. Sehingga bisa membantu masyarakat terdampak bencana dengan maksimal sekaligus bisa dilakukan pencegahan bencana," ujarnya.
Sedangkan Kepala BMKG Dwikorita, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus memantau perkiraan cuaca sehingga dapat mengantisipasi jika terjadinya curah hujan yang cukup tinggi.
"Untuk itu dalam rangka mitigasi bencana, Kami BMKG mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus memonitor perkembangan informasi cuaca melalui aplikasi smartphone Info BMKG. Di situ tertera informasi cuaca hingga 6 hari ke depan," ucapnya. (*/ami)
