PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO-- Perusahaan Umum Daerah Tirta Mangkaluku (Perumda-TM) yang lebih familiar disebut PDAM, sangat kasihan. Kerap dicaci maki oleh pelanggan kalau air ledeng tidak mengalir.
Hal itu disebabkan kondisi air baku makin kritis. Sebagai akibat hutan lindung di Hulu Sungai Latuppa dan Hulu Sungai Bambalu, rusak parah. Bila musim hujan, yang ada bukan lagi air keruh, melainkan lumpur yang tidak bisa dimasukkan di pipa intake.
Masalahnya, hulu sungai tersebut berada di wilayah daerah tetangga sehingga Pemkot Palopo tidak punya kewenangan melakukan reboisasi di hulu. Era Gubernur SYL pernah merencanakan penanganannya melibatkan lintas Pemkab tapi tidak lanjut setelah tidak lagi menjabat Gubernur Sulsel.
Permasalahan ini makin rumit, tatkala sumber air baku tidak bertambah, sementara warga pengguna air bersih terus bertambah dari tahun ke tahun.
Direktur Umum dan Keuangan Perumda-TM, Dr Ris AN SSos MM QRGP mencontohkan. Dulu, satu pelanggan dalam satu rumah hanya dua orang yang gunakan air PDAM, suami dan istri. Seiring bertambahnya waktu, lahir anak. Lalu setelah dewasa, anaknya menikah dan punya anak. Mereka tetap tinggal di rumah orang tua. Sehingga kebutuhan air pun bertambah.
"Contoh satu botol kemasan ini," ucap Akril seraya mengangkat botol air kemasan saat Ngopi Sore Bersama Insan Pers di Cafe Twin, Selasa (31/12) lalu.
"Dulu hanya dua orang yang minum air ini. Sekarang, anak cucu ikut minum. Apakah cukup. Begitulah gambaran air baku Perumda-TM saat ini," lanjutnya.
Disambung Direktur Operasional Perumda-TM, H Hamid SN ST MSi. Menurut dia, pihaknya sudah mempersiapkan rencana aksi sebagai solusi untuk mengatasi krisis air baku.
Yang paling prioritas adalah pembangunan kolam retensi, yang berfungsi menampung air baku cadangan. Jika banjir dan air baku berlumpur, maka air yang ditampung di kolam retensi itu yang dipakai.
Plan (rencana) kedua, penambahan IPAM untuk mengolah air baku menjadi air bersih. Ini untuk mengupgrade kapasitas WTP menjadi total 500 liter perdetik untuk melayani 39.300 pelanggan.
Dan ketiga, penambahan serta penggantian jaringan pipa. Karena ada pipa tahun 70-an dan sering mengalami kebocoran. Sehingga sudah perlu diremajakan. Termasuk jaringan pipa ke pemukiman padat penduduk, perlu diupgrade kapasitasnya.
Lanjut Hamid, Perumda-TM juga telah menyiapkan lahan pada tiga lokasi untuk kolam retensi dan pembangunan IPAM baru. Yakni di Latuppa, Battang, dan Batu Papan Padang Lambe.
Estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk ketiga plan tersebut, disampaikan Direktur Utama, Ir M Tawakkal MM. Menurutnya, total anggaran penanggulangan krisis air baku yakni Rp80 miliar. Itu untuk pembangunan kolam retensi, pembangunan IPAM baru, dan peremajaan pipa distribusi.
''Untuk saat ini, APBD Palopo belum normal. Butuh waktu sekira tujuh tahun untuk menormalkan sehingga kita tidak bisa berharap APBD kota,'' terangnya.
Ada beberapa alternatif pendanaan yang bisa ditempuh. Pertama, yang paling cepat adalah kredit bank. Berdasarkan Feasibilitas Studi (FS) yang sudah dibuat, pihak bank bisa memberikan kredit hingga Rp40 miliar. Namun skema ini harus mendapat persetujuan DPRD dan Wali Kota selaku owner.
Kedua, bantuan APBN. Di sini, dibutuhkan peran anggota DPR-RI dari Dapil Sulsel III untuk bantu lobi di kementerian terkait. "Siapa tahu Pak Ubas, Frederick Kalalembang, dan RMS bisa bantu lobi di pusat. Kita sangat berharap," ucap Tawakkal.
Dan ketiga, bantuan pendanaan dari investor. "Kalau ada yang punya link ke investor, bisa dikomunikasikan," terang Dirut. (ikhwan ibrahim)
