PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MALILI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Kabinet Merah Putih.
Namun, pelaksanaan program ini masih terganjal belum adanya petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Program ini serentak dimulai pada Januari 2025.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, Dr. Ramadhan Pirade SE. MM, memastikan kesiapan anggaran daerah untuk menyukseskan program MBG.
“Kami sudah siapkan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Namun, sampai sekarang mekanisme pelaksanaan masih belum jelas karena juknisnya belum diterbitkan,” ujarnya.
Adapun kesiapan Pemerintah Luwu Timur, kata, Ramadhan, Dengan semua tantangan tersebut, Kabupaten Luwu Timur tetap menunjukkan komitmennya.
Pemerintah daerah berharap juknis segera diterbitkan agar dapat menindaklanjuti alokasi anggaran yang sudah disiapkan.
“Kami optimis dapat menjalankan program ini sesuai target. Kami hanya perlu kejelasan aturan dari pusat agar dapat segera melangkah,” pungkas Ramadhan.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan bahwa meski belum ada petunjuk teknisnya, mereka tetap berkomitmen memberikan yang terbaik demi kesehatan dan masa depan generasi muda.
Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Luwu Timur, Darmawan, yang menegaskan pentingnya panduan teknis agar program berjalan efektif.
“Program ini sangat strategis untuk meningkatkan gizi anak-anak, tetapi tanpa juknis, kami sulit menentukan langkah teknis, termasuk distribusi, pelaksanaan di sekolah, dan pengawasan,” ungkapnya.
Dikutip dari kompas.com, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, optimistis bahwa program MBG akan menjadi motor penggerak transformasi sistem pangan nasional berbasis kearifan lokal.
Dalam Simposium Pangan Nasional di Jakarta pada 25 November 2024, ia menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini akan dimulai di 932 titik pada Januari 2025 dan diperluas menjadi 5.000 titik pada Juli-Agustus 2025.
“Kami ingin memastikan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan potensi ekonomi lokal. Untuk itu, dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, sangat kami harapkan,” tegas Dadan.
Namun, ia juga mengakui bahwa tantangan pelaksanaan program ini cukup kompleks, meliputi penyediaan pangan berkualitas, infrastruktur distribusi, pengelolaan rantai pasok, mitigasi risiko, hingga pengelolaan limbah makanan. “Kerja kolaborasi dan inovasi menjadi solusi utama untuk menghadapi berbagai kendala ini,” tambahnya. (krm/rhm)
