Mentan Andi Amran Sulaiman.
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) meraih penghargaan Sangat Baik dari Pemerintah RI melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di tingkat Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga.
Penilaian ini adalah komitmen untuk meningkatkan iklim usaha nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi.
Tujuan penilaian ini untuk mengetahui kinerja percepatan berusaha, melakukan evaluasi peningkatan kemudahan berusaha, mengkualifikasi kinerja dan memberikan penghargaan dan atau sanksi sebagai bentuk insentif atau koreksi kepada K/L.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa arah dan kebijakan pertanian saat ini adalah mempercepat swasembada sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Adapun salah satu yang dapat mendukungnya adalah perbaikan pada pelayanan publik.
“Ingat kita ini adalah pelayan rakyat, kita bekerja untuk merah putih,” ujar Mentan Amran.
Mentan Amran pun mengingatkan bahwa percepatan pelayanan publik di sektor pertanian harus terus ditingkatkan sehingga ke depan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
“Semoga percepatan pelayanan publik di sektor pertanian semakin baik dan jauh dari praktik tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara,” jelasnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Ali Jamil mengatakan bahwa penilaian dari Kemeninvest/BKPM dilakukan pada bulan Mei-Juni 2024 untuk kinerja pelaksanaan perizinan berusaha di sektor Pertanian tahun 2023 terhadap 3 aspek penilaian yaitu penerapan perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan peningkatan iklim investasi.
“Di kami layanan perizinan telah mengadopsi sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah pelaku usaha dalam proses perizinan. Dengan OSS, pelaku usaha dapat mengajukan perizinan secara digital, mulai dari perizinan dasar hingga penunjang kegiatan usaha,” ujar Ali Jamil, Sabtu, 18 Januari 2025.
Selain itu, terhadap 113 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diampu oleh Kementerian Pertanian telah dilakukan penapisan tingkat risiko sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan tingkat risikonya, usaha dikelompokkan menjadi risiko rendah, menengah, dan tinggi.
“Sebagai turunan dari PP tersebut, Kementan menerbitkan Permentan Nomor 15 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada perizinan berbasis risiko sektor pertanian,” katanya.
Terkait hal ini, Ali Jamil menambahkan bahwa prestasi yang sudah dicapai ini dapat kembali terukir pada kinerja Kementerian Pertanian di tahun 2025. “Tentu saya berharap apa yang sudah dicapai tahun ini dapat kembali terukir di tahun 2025 dan tahun-tahun yang akan datang,” tegas Ali Jamil.
Kepala Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Kapus PVTPP) Leli Nuryati mengatakan bahwa selama ini perizinan berusaha di Kementerian Pertanian dikoordinasikan bersama Direktorat Teknis lingkup Kementan.
“Kami menyederhanakan proses bisnis, melakukan integrasi sistem dengan OSS dan INSW, serta mendorong upaya peningkatan investasi," ujar Leli.
“Kami bekerjasama menerbitkan buku Kinerja dan Prospek Investasi Pertanian serta menyelenggarakan Agriculture Investment Forum and Expo (AIFE), yang menjadi platform temu bisnis antara investor dan peluang usaha pertanian," tambah Leli.
Hasil penilaian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mendorong kemudahan berusaha dan investasi di Indonesia, khususnya pada sektor strategis pertanian.
Untuk diketahui, Pusat PVTPP juga terus berupaya meningkatkan layanan kinerja tahun 2025 terutama dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM dalam mencapai predikat WBK nasional. Sebagai informasi, indeks IKM Pusat PVTPP Kementan tahun 2024 sukses dinilai Sangat Baik oleh pengguna layanan. Lebih baik dibandingkan tahun 2023 yang mendapatkan nilai Baik. Capaian ini merupakan prestasi yang harus kembali dicapai di tahun 2025 ini. (*/uce)
