PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO-- Sejumlah pegawai honorer atau non ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo menyampaikan aspirasi atau unjuk rasa di DPRD Palopo, Selasa, 21 Januari 2025.
Mereka menuntut kejelasan nasib untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ada beberapa poin dari tuntutan mereka yang disampaikan kepada DPRD dalam forum dengar pendapat yakni, meminta kepastian kapan teralisasi tuntutan honorer berstatus R1, R2 danR3 untuk diangkat menjadi ASN penuh waktu.
Meminta pemerintah pusat membuatkan Kepres tentang pengangkatan seluruh honorer Database BKN R1, R2 dan R3 menjadi ASN PPK Penuh Waktu. Segera revisi Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur tidak boleh melewati 30% belanja pegawai.
Mendesak DPRD Kota Palopo untuk memberi alokasi anggaran terkait penyelesaian tenaga honorer database BKN R1, R2 dan R3, sesuai dengan arahan dari Kemendagri. Menunda rekrutmen CPNS sampai penuntasan seluruh tenaga honorer database BKN R1, R2 dan R3 sebagai PPPK Penuh Waktu.
Meminta kepada DPRD dan Pemerintah Kota Palopo untuk mengakomodir tenaga honorer dari sekolah Swasta (TK, SD, SMP) dalam seleksi PPPK Tahap kedua yakni. Kembalikan guru mata pelajaran yang mendaftar di tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan guru TK yang berstatus K2 di tingkat swasta diakomodir untuk mengikuti PPPK tahap kedua.
Koordinator Forum Honorer Palopo, Ahmad meminta agar pihak Pemkot dan DPRD dapat mempertimbangkan nasib mereka jumlahnya kurang lebih 3.000 orang.
"Sehingga kami perlu memperjelas untuk pengangkatan tahap kedua. Kami harap yang ada dalam data base honorer ini bisa diangkat bertahap ke depan. Makanya harapan kami bisa diperjuangkan," katanya. (asrul)
