Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Syaifuddin Patahuddin ST.
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR--- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Syaifuddin Patahuddin ST geram mendengar Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Sulawesi Selatan melakukan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seenaknya dan tidak mematuhi kesepakatan harga yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun) Sulsel
Dihubungi melalui sambungan telepon, legislator Partai Keadilan Sejahtera ini meminta Pemerintah baik pemerintah Provinsi Sulsel maupun Pemda setempat tegas terhadap pembangkang yang dilakukan Perusahan tersebut.
" Saya kira rapat harga sudah disepakati bersama termasuk Pihak PKS hadir, tapi kok dalam perjalanannya kesepakatan tidak dilaksanakan, makanya saya minta ada ketegasan pemerintah, jangan kita mau diatur mereka, " tandas Petta sapaan akrab Andi Syaifuddin.
Legislator perwakilan Luwu Raya ini juga Meminta PKS agar patuh terhadap harga yang telah disepakati bersama. " PKS ini berinvetasi di daerah mendapat dukungan pemerintah dan Apkasindo, mestinya Anda Patuh terhadap kesepakatan, apalagi Anda juga turut bertandatangan dalan kesepakatan itu," ujar Petta.
Terkait minimnya anggaran untuk pengelolaan sawit, Andi Syaifuddin Juga berharap Pemprov Sulsel mengalokasikan atau memberikan kebijakan anggaran dan ruang dalam rangka melindungi kepentingan petani sawit.
" Saya melihat perhatian pengprov memang masih sangat minim terhadap hal ini, untuk rapat penentuan harga saja pengprov sulsel tidak memberikan anggaran yang cukup sehingg rapat harga lebih banyak via zoom," katanya.
Ketua DPW Apkasindo Sulsel, DR Badaruddin Puang Sabang, mengapresiasi perhatian DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap persoalan kelapa sawit.
Ia mengakui bahwa dukungan anggaran terhadap kebijakan pengembangan kelapa sawit di Pemprov Sulsel masih sangat minim. Bahkan, boleh dikatakan sampai saat ini belum ada.
''Oleh karena itu kita sebagai petani kelapa sawit mengharapkan dukungan dana aspirasi dari anggota DPRD terutama anggota DPRD dari perwakilan Luwu Raya,'' katanya.
Dilanjutkan, bahwa bisa melahirkan kebijakan-kebijakan dukungan pengembangan kelapa sawit.
Oleh karena kebijakan Pemprov Sulawesi Selatan belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap masalah kelapa sawit ini akibatnya program terkait sawit, mulai hulu hingga kegiatan hilir tidak berjalan maksimal.
"Persoalan harga tandan buah segar saja sampai sekarang belum bisa terselesaikan dengan baik,'' jelas Badaruddin Puang Sabang. (mahmuddin)
