Pelabuhan Malili, Luwu Timur.
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Pelabuhan regional Malili Kabupaten Luwu Timur pengelolaannya diambil alih Pemerintah Provinsi Sulsel mulai 2024. Bukan hanya Pelabuhan Malili, tapi juga ada delapan pelabuhan lainnya yang tersebar di Sulsel.
Pengelolaannya mulai dilakukan tahun ini, 2025.
Pengambilalihan ini, setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan hak kelola 9 pelabuhan regional pengumpan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Adapun delapan pelabuhan lainnya adalah Pelabuhan Pattiro Bajo Bone, Pelabuhan Bangsalae Siwa Wajo, Pelabuhan Maccini Baji Pangkep, Pelabuhan Jampea Selayar, Pelabuhan Galesong Takalar, Pelabuhan Regional Bunging Jeneponto, Pelabuhan Regional Bantaeng, serta Pelabuhan Awerange Barru.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel, Andi Erwin Terwo, tahun ini akan mulai dikelola Pemprov. Hanya saja, dia mengakui terkendala dalam penempatan personil.
Untuk mengantisipasi itu, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel saat itu, Prof. Zudan, untuk meminta bantuan dalam penempatan personil.
Menurutnya, pihaknya membutuhkan lebih dari 50 personil baru.
“Langkah itu sudah kami lakukan dengan menyurat ke Pj Gubernur Prof. Zudan, meminta tenaga PNS atau PPPK agar bisa dialihkan ke pelabuhan,” lanjut, katanya di kantor gubernur Sulsel belum lama ini.
Menurut idealnya Dishub membutuhkan sekitar 10 tambahan personil untuk setiap pelabuhan.
Namun, untuk sementara waktu, Dishub harus memaksimalkan personil yang ada dalam mengelola pelabuhan.
“Untuk Awerange, kami menyiapkan personel bergilir karena masuk UPT Bone. Ada tiga lokasi kerja, yaitu Barru, Bone, dan Siwa,” jelasnya.
Pengelolaan kesembilan pelabuhan ini memperkuat peta perdagangan Sulsel, apalagi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di tangan Dishub Sulsel, penguatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menjadi tantangan.
Jalur laut Sulsel masuk dalam ALKI II, yang meliputi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok.
Di garis Selat Makassar, pelabuhan yang ada di pantai Barat Sulsel dapat mengalirkan distribusi barang ke Ibu Kota Nusantara (IKN)
Sementara itu, pelabuhan yang menghadap Laut Flores lebih fleksibel.
Pelabuhan di sepanjang garis pantai selatan bisa mengarah ke IKN maupun Pulau Nusa Tenggara.
Pemprov Sulsel sudah memiliki hak pengelolaan untuk Pelabuhan Galesong di Takalar, Pelabuhan Bunging di Jeneponto, Pelabuhan Regional Bantaeng, serta Pelabuhan Jampea di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Pelabuhan di daerah timur bisa menyasar perdagangan ke arah Selatan hingga Pulau Nusa Tenggara, seperti Pelabuhan Sinjai, Pelabuhan Pattiro Bajo di Bone, dan Pelabuhan Bangsalae di Siwa.
Potensi perdagangan ini menjadi peluang pertumbuhan ekonomi Sulsel.
Oleh karena itu, pengelolaan kesembilan pelabuhan harus dilakukan secara maksimal agar dapat memberikan kontribusi pada PAD.(*/akmal)
