Ratusan honorer Kota Palopo long mars dari Lapangan Sepak Bola Kelurahan To' Bulung, Kecamatan Bara menuju Kantor DPRD.
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO-- Ratusan tenaga honorer di Kota Palopo, Sulawesi Selatan menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD, Senin, 3 Februari 2025.
Aksi yang diikuti kurang kebih 500 orang ini, menuntut diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PPPK.
Ahmad, jenderal lapangan, saat ditemui di lokasi aksi, mengatakan bahwa aksi tersebut serentak dilakukan honorer se- Indonesia.
Kata Ahmad, ada 6 poin tuntutan yang dibawakan dalam aksi tersebut, diantaranya;
- Meminta kepastian kapan teralisasi tuntutan honorer berstatus R1, R2 dan R3 untuk diangkat menjadi ASN penuh waktu.
- Meminta pemerintah pusat membuatkan Kepres tentang pengangkatan seluruh honorer database BKN R1, R2 dan R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu.
- Segera revisi Undang- Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur tidak boleh melewati 30 persen belanja pegawai.
- Menundah rekrutmen CPNS sampai penuntasan seluruh tenaga honorer database BKN R1, R2 dan R3 sebagai PPPK penuh waktu.
- Meminta kepada DPRD dan Pemerintah Kota Palopo Untuk mengakomodir tenaga honorer dari sekolah swasta (TK, SD, dan SMP) dalam database BKN serta memberikan upah sesuai UMP yang berlaku.
- Dan meminta kepada pemerintah Kota Palopo memberikan upah seluruh tenaga honorer sesuai UMP yang berlaku.
"Teman-teman honorer yang hadir hari ini, berharap agar mendapat kepastian dari wakil rakyat. Kami berharap agar aspirasi kami tersampaikan ke pemerintah pusat. Sebagai besar teman- teman honorer yang hadir di sini, itu telah dinyatakan lulus akan tetapi masih menunggu lagi formasi dibuka. Dinyatakan lulus tapi masih menunggu formasinya dari pemerintah. Kemudian sekira bulan enam, dijanji lagi sudah ada NIP bagi mereka yang dinyatakan lulus namun, lagi- lagi dibenturkan persoalan gaji yang tidak jelas,"ucap Ahmad.
"Selain menuntut kejelasan status honorer diangkat dari paru waktu menjadi penuh waktu. Kami juga menuntut agar honor teman- teman di sekolah swasta disesuaikan dengan standar UMP," lanjutnya.(Riawan)
