Demo di Kejari dan Polres Berlanjut
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Putra angkat atau yang akrab disapa 'Putra Mahkota', mantan Wali Kota Palopo Dua periode, HM Judas Amir diduga sebagai dalang utama puluhan proyek bermasalah di Palopo. Putra mantan Walikota Palopo, yang inisialnya disebut FKJ, oleh pendemo di depan Mapolres Palopo dan kantor Kejari Palopo diduga sebagai dalang utama banyaknya proyek bermasalah kurun waktu 10 tahun terakhir.
Hal itu disampaikan Koordinator Koalisi Pemerhati Korupsi (KPK) Palopo, Fahrul saat demo lanjutan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) Palopo mengusut 40 proyek diduga bermasalah di Palopo, Senin 3 Februari 2025.
Ia (Fahrul) mengatakan, putra mantan Walikota Palopo dua periode itu, diduga sebagai dalang utama banyaknya proyek diduga bermasalah di Palopo itu.
"Kami menduga, dari 40 proyek bermasalah, terindikasi korupsi itu, dalangnya adalah putra dari mantan Walikota Palopo dua periode inisial FKJ. FKJ ini kami duga sebagai dalang utama dari banyaknya proyek diduga bermasalah di Palopo," tegas Fahrul, Senin, 3 Februari 2025.
Jenderal lapangan (Jendlap) Koalisi Pemerhati Korupsi (KPK) Palopo ini, juga mendesak APH untuk segera mungkin melakukan proses hukum terkait proyek yang terindikasi terjadi pidana korupsi itu.
"Melalui aksi kedua ini, bisa menjadi jalan masuk bagi APH. Baik itu pihak Polres Palopo atau Kejari, menjadi jalan masuk untuk melakukan penyelidikan dan mengungkap serta menangkap dalang utama semua proyek diduga bermasalah di Palopo," tegasnya.
Demonstrasi kedua yang dilakukan KPK Palopo, berlangsung di kantor Kejari dan Mako Polres Palopo.
Di dua lokasi tersebut, massa aksi menyerahkan selebaran kertas berisi tuntutan.
Di Kejari, massa aksi diterima oleh Kasi Pidsus, Yoga Pradila Sanjaya didampingi Kasi Intel, Siswandi.
Kemudian di Mako Polres Palopo, mereka diterima oleh Kanit Tipikor, IPDA Hasbi, didampingi Kasat Intel, IPTU Suardi.
Perwakilan kedua institusi Penegak Hukum di Palopo ini, senada akan menindaklanjuti isi tuntutan massa pendemo. "Dari semua tuntutan yang disuarakan dan dituangkan dalam selebaran kertas kami terima, tentu akan kami tindaklanjuti. Tetapi, akan kami koordinasikan terlebih dahulu. Untuk mengetahui dugaan mana yag telah ditangani pihak lain," ucap kedua perwakilan usai menerima surat berisi isi tuntutan.
Dilansir dari berita sebelumnya, Koalisi Pemerhati Korupsi (KPK) Palopo mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut dan menuntaskan 40 proyek yang diduga terindikasi korupsi.
40 kasus tersebut kebanyakan merupakan proyek yang dikerjakan pada masa jabatan HM. Judas Amir sebaga walikota Palopo dua periode.
Itu disampaikan saat menggelar aksi demontrasi di depan kantor Mako Polres dan Kejari Palopo, Jumat, 31 Januari 2025.
Koalisi yang diikuti kurang lebih 20 orang ini dipimpin oleh Fahrul, selaku jenderal lapangan.
Lima orator saling bergantian menyampaikan orasinya di depan kantor APH yang Palopo.
Dalam orasinya, Fahrul menyebut dugaan korupsi dari 40 proyek itu, mulai 2018 hingga 2025 tidak ada yang berhasil dituntaskan APH.
Tidak adanya penuntasan kasus oleh APH di Palopo, masih kata Fahrul, sehingga mereka menduga terjadi kongkalikong antara pelaku korupsi dengan pihak APH.
"Dari 2018 sampai 2025 ini sebutkan ke kami, kasus korupsi mana yang telah dituntaskan oleh APH di Palopo. Kami berikan contoh, program seribu kandang ayam, tunjukkan ke kami 100 kandang saja program itu. Pastinya tidak bisa kalian tunjukkan karena program itu tidak jalan tapi, anggarannya cair,"tegas Fahrul dalam orasinya kepada APH.
"Kalau ada kasus korupsi yang terungkap, itu hanya sebatas Kadisnya saja. Tapi APH tidak menyentuh otak- otak di baliknya," lanjutnya.
APH diduga tidak berani menyentuh otak dibalik dugaan korupsi itu, lantaran diduga melibatkan "Putra Mahkota" Palopo. Seperti disampaikan, Damianto, salah satu orator KPK dalam orasinya.
Kata Damianto, puluhan proyek yang terindikasi terjadi korupsi itu, didga melibatkan "Putra Mahkota Palopo. "Putra Mahkota" ini, diduga sebagai dalang semua proyek yang terindikasi korupsi di Palopo itu.
Bahkan diduga, memiliki keguatan mengatur pemerintahan. Sampai pada proyek atau program pemerintah.
"Doraemon bisa mengeluarkan semua barang dari kantong ajaibnya. Sementara di Palopo hanya butuh satu Putra Mahkota untuk mengatur segalanya. Salah satu kasus yang diduga melibatkan Putra Mahkota ialah program pelayaran yang katanya diberikan modal Rp5 juta, tapi ternyata mereka berangkat dengan modal sendiri," tegas ucap Damianto dengan nada lantang.
Aksi yang berlangsung di dua lokasi itu, berakhir sekira pukul 17.00 Wita, usai menyampaikan orasinya di depan Kejari Palopo.
Dari dua lokasi itu, para pendemo tidak berharap audiens dengan APH. Akan tetapi mereka menitipkan agar aksi mereka itu menjadi pintu masuk untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Kota Palopo.
Aka tetapi, jika aksi mreka itu tidak digubris atau tidak ada tindak lanjut, mereka mencam akan kembali turun ke jalan dan bahkan akan membawa poin- poin dugaan korupsi tersebut ke Jakarta. (ria/idr)
