PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID Jamkesnews – Kolaborasi BPJS Kesehatan bersama dengan Pemerintah Daerah merupakan salah satu roda penggerak dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kolaborasi ini juga senantiasa ditunjukkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Palopo bersama Pemerintah Kota Palopo guna memastikan seluruh masyarakat Kota Palopo memiliki jaminan kesehatan dengan kualitas terbaik.
Hal ini disampaikan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Palopo, Ilham Hamid pada Rapat Pembahasan Peningkatan Validasi Data Kepesertaan PBPU Pemda Kota Palopo bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo, Kepala Dinas Kependudukan, Kepala Dinas Sosial dan juga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, pada Senin (10/02).
“Saya harap seluruh OPD di Pemerintahan Kota Palopo dapat berkolaborasi terkait dengan validitas data kepesertaan ini, karena menurut data yang disampaikan masih ada 5.533 jiwa atau 3,07% yang masih belum jadi peserta JKN. Ini mungkin barangkali kita bisa bersama-sama untuk menyosialisasikan ke masyarakat untuk bisa kita ajak dan ikut dalam kepesertaan BPJS Kesehatan ini,” jelasnya.
Ilham Hamid juga menambahkan perlunya dukungan dari perangkat daerah setempat dalam mengatasi beberapa point permasalahan, khususnya pada kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Dari hasil laporan yang saya baca, ada beberapa poin yang barangkali membutuhkan dukungan kita semua sebagai perangkat daerah dan diperlukannya sosialisasi secara terpadu untuk mengajak seluruh masyarakat yang belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan ini,” sambungnya.
Salah satu yang menjadi poin penting juga dalam pembahasan ini yaitu upaya dalam menindaklanjuti atas potensi penonaktifan peserta segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, yang akan berdampak pada penurunan capaian cakupan kepesertaan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Dahniar Hasyim Dahlan juga menyampaikan beberapa permasalahan validitas data yang masih ditemukan seperti NIK data pada bayi baru lahir masih kosong atau tidak terisi.
“Untuk capaian keaktifan kepesertaan Kota Palopo sampai dengan 1 Februari 2025 ini, telah mencapai 96,93%. Namun ada beberapa yang perlu ditindak lanjuti seperti terdapat kepesertaan bayi baru lahir PBI JK yang tidak berhasil didaftarkan sebagai PBI. Lalu masih adanya NIK kosong pada kepesertaan bayi, yang mana diperlukannya update data pada kepesertaan tersebut,” ungkap Dahniar.
Menyambung terkait beberapa permasalahan validitas data, Dahniar juga mengungkapkan bahwa capaian dan target BPJS Kesehatan pada tahun 2025 ini salah satunya yaitu keaktifan dan validitas data kepesertaan.
“Jadi pada kesempatan ini, terkhusus yang hadir dalam kegiatan ini adalah semua pihak yang berperan aktif terkait dengan kepesertaan. Untuk BPJS Kesehatan itu sendiri pada tahun 2025 yang menjadi pencapaian kami adalah kepesertaan dalam hal keaktifan peserta dan validitas data. Sehingga tugas kami tahun ini untuk memastikan bagaimana kami sendiri di BPJS Kesehatan dapat memastikan bahwa data yang kami peroleh terkait dengan kepesertaan semua segmen harus bisa kami yakini valid datanya,” sambung Dahniar.
Dahniar juga mengungkapkan urgensi validitas data kepesertaan itu penting untuk BPJS Kesehatan.
“Validitas data menjadi sesuatu yang sangat urgent sifatnya, karena untuk mendapatkan data yang berintegritas maka yang pertama harus kita lakukan adalah memastikan data yang kita miliki, terutama terkait dengan kepesertaan itu valid,” tambahnya.
Pihaknya berharap kolaborasi bersama Pemerintah Kota Palopo terus berjalan dengan baik.
“Selama ini koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Kependudukan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan terkait dengan kepesertaan PBPU Pemda sudah berjalan cukup baik, namun kami berharap di tahun 2025 koordinasi ini bisa terus ditingkatkan lagi,” tutupnya. (sy/ra)
