MAKALE --- Sehari sebelum tanggalkan jabatan, 19 Pebruari 2025 lalu, bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung lakukan pelantikan dan mutasi terhadap ratusan pejabat pemkab dan sejumlah kepala sekolah.
Dan ternyata berbagai kejanggalan akibat carut marut mutasi ditepi masa jabatan bupati - wakil bupati itu. Mereka yang berdampak dari mutasi itu berharap untuk disikapi oleh DPRD. Mereka juga mempertanyakan ada apa mutasi itu dilakukan di akhir masa jabatan bupati.
Menyisahkan kejanggalan, beberapa pejabat harus jadi korban karena kehilangan jabatan bahkan diturunkan tanpa alasan yang jelas. Selain itu pelaksanaannya di 'last menit' untuk mengakhiri jabatannya, berselang sehari pelantikan bupati wakilnya ( Zadrak Tombeg - Erianto Laso ' Paundanan ) , 20 Pebruari 2025 di Jakarta lalu.
Pertanyaan kontraversi terhadap kebijakannya di ujung periode Theofilus selaku bupati jadi ramai di publik. Pasalnya penempatan mutasi pejabat itu tujuannya bukan lagi untuk kepemimpinannya selaku bupati. Banyak yang pihak menghendaki jika harus mutasi sebaiknya itu di tangan bupati- wakil bupati periode 2025-2030.
Kenyataan lain dari dampak mutasi itu , tempat jabatan yang diisi jadi keruh. Pejabat yang diganti tak tahu tempatnya karena hingga saat ini SK mutasi belum sampai di tangan mereka,
Salah seorang pejabat pemkab yang harus terkena demosi karena jabatan dan eselonnya harus turun yakni Andarias Tawang SE. Sekcam Bonggakaraden yang kini jadi kepala bagian program di kecamatan Bonggakaradeng.
"Saya tidak tahu apa kesalahan saya, sebagai ASN saya tetap setia untuk siap bekerja, yang jadi masalah, kita demosi tanpa tahu apa kesalahan yang saya lakukan sepanjang penugasan saya sepertinya tidak kesalahan yang saya lakukan jelasnya, " ungkap Andarias , Rabu 5 Maret 2025.
Rupanya tak hanya dia yang jadi korban dan berdampak dari mutasi itu. Ada beberapa orang lainnya di sejumlah instansi.
Sebut saja Bruno Sallata kabag perundang- undangan dan persidangan sekertariat DPRD dimutasi turun dua tingkat jadi kepala seksi di Dinas Perhubungan . Dia begitu kesalnya menerima kenyataan mutasi dan berharap pihak DPRD untuk bisa menyikapi masalah itu sebagai fungsi pengawasan terhadap kebijakan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Ia mempertanyakan ada apa di balik mutasi itu, karena semua orang tahu bupati wakil bupati sudah ada, sehari setelah mutasi sudah dilantik.
" Ini menyakitkan, harapan kita pihak DPRD menyikapi masalah ini, dampaknya pada kenaikan pangkat saya untuk naik akan terhambat, saya tidak salah apa saya, malan turun dua tingkat, saya tidak pernah ada catatan pelanggaran atau kesalahan dari atasan, ini patut dipertanyakan ada apa dibalik mutasi ini," kesalnya.
Jimmi Mamile Kabag Mutasi Badan Kepegawaian dan Pelatihan SDM Pemkab Tana Toraja mengaku penyerahan SK baru akan dilakukan beberapa hari ke depan serta mutasi tersebut merupskan kebijakan dan hasil penilaian bupati.
"Itu hak bupati, penilaian serta kebijakan penempatan para pejabat itu juga adalah hak bupati, SK kita akan siap bagi beberapa hati kedepan, dan mutasi itu tak ada aturan yang dilanggar," jelasnya.(rls/ary)
