Palopo – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan resmi mengambil alih tahapan pelaksanaannya.
Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Palopo, Muhammad Yunus yang menilai keputusan tersebut sebagai solusi strategis demi kelancaran dan kredibilitas PSU Palopo.
Dalam pernyataannya, Yunus menegaskan bahwa langkah strategis KPU Sulsel diperlukan untuk menghindari potensi polemik yang dapat menghambat jalannya proses demokrasi di Kota Palopo.
“PSU ini harus berjalan dengan transparan dan berintegritas. Dengan KPU Sulsel yang turun langsung, harapannya tidak ada lagi kepentingan tertentu yang bisa memengaruhi jalannya proses pemungutan suara,” ujarnya. Jumat (7/3).
Keputusan KPU Sulsel mengambil alih tahapan PSU Palopo diambil menyusul berbagai dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di kota ini.
Sebelumnya, proses pemungutan suara di Palopo sempat diwarnai dugaan pelanggaran yang membuat Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil Pilkada Palopo 2024 lalu, hingga memerintahkan PSU dilaksanakan.
Namun, menurut Yunus, langkah KPU Sulsel ini bukan tanpa tantangan. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan, seperti netralitas dan independensi.
Menurutnya, KPU Sulsel harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan regulasi dan tidak berpihak pada salah satu kandidat.
Kedua, partisipasi pemilih. Salah satu tantangan utama PSU adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk kembali memberikan hak suaranya.
Ketidakpercayaan terhadap proses pemilu sebelumnya bisa berdampak pada angka partisipasi pemilih yang menurun.
Ketiga, stabilitas politik dan keamanan. Palopo sebagai kota yang memiliki dinamika politik cukup tinggi harus tetap kondusif selama tahapan PSU berlangsung.
"Pada PSU Palopo yang akan datang, Bawaslu dan aparat keamanan sangat perlu memastikan tidak ada kecurangan, intimidasi atau tekanan terhadap pemilih," tegasnya.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk mantan Ketua HMI Palopo ini, menegaskan bahwa masyarakat Palopo menginginkan proses PSU yang lebih baik.
Harapannya, dengan diambil alihnya tahapan PSU oleh KPU Sulsel, tidak ada lagi celah bagi praktik yang merusak demokrasi.
“Ini kesempatan bagi Palopo untuk menunjukkan bahwa proses demokrasi bisa berjalan lebih baik. KPU Sulsel harus memastikan PSU ini berjalan dengan transparan dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat,” tambahnya.
Kini, semua mata tertuju pada pelaksanaan PSU Palopo. "Kita berharap langkah KPU Sulsel menjadi solusi efektif untuk menjamin kelancaran pemungutan suara ulang di Palopo," harapnya.
