PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Palopo bersama Dinas Kesehatan Kota Palopo menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) Triwulan I Tahun 2025.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian indikator kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo, Irsan Anugrah menjelaskan bahwa KBK ini bertujuan untuk mengendalikan mutu serta biaya layanan kesehatan di tingkat FKTP.
“Kapitasi berbasis kinerja ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk melakukan kendali mutu dan kendali biaya di tingkat FKTP. Kalau kita berbicara mutu, dalam setiap kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa mutu dipengaruhi oleh prinsip 5M,” jelas Irsan, Rabu (12/3).
Ia juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Perlu kita ingat bahwa, Bapak Walikota selalu menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palopo ini giat melakukan efesiensi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing sektor. Efesiensi anggaran ini tetap harus dilakukan, namun tetap harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” tambah Irsan.
Selain itu, Irsan juga mengungkapkan bahwa pengendalian pembiayaan pada sektor kesehatan merupakan aspek vital dalam menjaga ketahanan negara.
“Salah satu indikator ketahanan suatu bangsa adalah kekuatan jaminan sosial nasionalnya. Dalam hal ini, kita berbicara tentang JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kalau kita tidak turut serta dalam mengendalikan pembiayaan kesehatan, maka BPJS Kesehatan ini bisa mengalami chaos. Kalau BPJS Kesehatan keos, negara juga akan terancam ketahanannya, karena sebagian besar misalnya anggaran yang dihabiskan itu hanya untuk biaya kesehatan saja,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Dahniar Hasyim Dahlan menjelaskan bahwa KBK ini merupakan dasar dalam menentukan besaran kapitasi yang akan diberikan kepada fasilitas kesehatan.
“KBK ini menjadi dasar penilaian kami untuk menentukan besaran kapitasi yang akan dibayarkan ke fasilitas kesehatan. Kami selalu berharap kapitasi yang kami bayarkan itu 100% semuanya, jadi itulah kami perlu memaparkan poin-poin apa saja yang harus dibenahi,” ujar Dahniar.
Dahniar juga menyampaikan harapannya agar puskesmas di Kota Palopo dapat semakin optimal dalam pelayanan promotif dan preventif pada layanan kesehatannya. Menurutnya, pendekatan ini lebih efektif dibandingkan penanganan kuratif dan rehabilitatif.
“Kalau kita bicara tentang pelayanan kesehatan, kita selalu berharap bahwa promotif dan preventif itu adalah yang utama. Karena, pencegahan lebih mudah dilakukan dan biayanya lebih murah dibandingkan sudah masuk ke tahap kuratif ataupun rehabilitatif, jadi kami berharap puskesmas bisa lebih optimal dalam promotif dan preventifnya,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk lebih mengoptimalkan skrining kesehatan dengan menggunakan Aplikasi Mobile JKN. Dahniar juga menambahkan harapannya kepada puskesmas agar lebih optimal lagi dalam melakukan skrining kesehatan, sehingga penyakit yang memiliki risiko besar bisa diatasi lebih dini atau lebih awal.
“Kami berharap dengan optimalnya skrining kesehatan ini, orang-orang yang mempunyai potensi memiliki penyakit yang berbiaya besar atau sudah masuk dalam kategori pengobatan, itu bisa lebih awal terdeteksi sehingga tidak menjadi lebih parah penyakitnya,” tambah Dahniar.
Dengan adanya kegiatan monev KBK ini, diharapkan seluruh puskesmas di Kota Palopo dapat meningkatkan efektivitas layanan kesehatan untuk masyarakat, terutama dalam aspek promotif dan preventif, guna menciptakan sistem kesehatan yang lebih efisien dan efektif. (sy/ra)
