PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID. BELOPA-- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu sangat bersyukur. Karena di tengah efesiensi anggaran secara nasional, Perangkat Daerah (PD) ini 'diguyur' anggaran hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) pascabencana Rp23 miliar.
Hibah tersebut bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur pascabencana di Kabupaten Luwu.
"Alhamdulilah, untuk anggaran hibah RR pascabencana yang turun di tahun 2024 tidak direfocusing sehingga bisa dilaksanakan kegiatan di tahun 2025 ini. Total jumlah dana hibah RR pasca bencana tersebut sebesar Rp23,5 miliar lebih," ungkap Kepala BPBD Luwu, Drs Andi Baso Tenriesa MPA MSi di Belopa, kemarin.
Sekretaris BPBD Luwu, Aminuddin SSos MSi mengatakan, anggaran hibah RR pasca bencana tahun 2022 yang terealisasi di tahun 2024 saat ini masih di BKAD Luwu dan belum bergeser di BPBD Luwu.
"Dalam waktu dekat insha Allah akan dilakukan pergeseran, kemudian akan dilaksanakan proses tender di ULP," kata Aminuddin.
Anggaran hibah RR pasca bencana yang masuk di tahun 2024 dan tidak mengalami refocusinf totalnya berjumlah Rp23,5 miliar, dimana terdapat tujuh item pekerjaan fisik. Diantaranya dua unit jembatan (di Desa Posi dan Desa Muhajirin) masing-masing senilai Rp1,8 miliar,
Kemudian, lima titik lokasi perkuatan tebing yang alokasi anggarannya berkisar di atas Rp2 miliar hingga Rp4 miliar lebih yang memanjang di sungai besar. Di antara lima titik lokasi perkuatan tebing tersebut yaitu di Sungai Bua, Sungai Puty Desa Raja, perkuatan tebing di Desa Tanjong Ponrang, di Sungai Desa Ilan Batu, serta perkuatan tebing di Sungai Pongko Kecamatan Walenrang Utara.
Khusus untuk bencana yang terjadi bulan Mei 2025 lalu, kita sudah laporkan. Namun untuk pengusulan anggaran hibah RR harus dilengkapi lebih dahulu dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yaitu dokumen yang disusun untuk merencanakan pemulihan setelah terjadi bencana.
"Dokumen R3P ini didalamnya memuat sarana prasarana yang rusak diterjang bencana. Hal ini akan memudahkan adanya bantuan hibah perbaikan dari pemerintah pusat ke daerah," kata Aminuddin. (and/ikh)
