Koordinator Himpunan Warung Makan dan Minum Pasar Makale, Ismail Isak Solle.
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKALE-- Belum sebulan dilantik jadi Wakil Bupati (Wabup) Tana Toraja, Erianto Laso' Paundanan, langsung bikin gebrakan yang membuat resah warga, khususnya pedagang Pasar Makale, Kabupaten Tana Toraja
Erianto dilantik menjadi Wabup Tana Toraja akhir Februari lalu mendampingi Bupati Zadrak Tombeg.
Wabup Erianto tiba-tiba membuat surat tertanggal 11 Maret 2025 yang dikirimkan kepada 70 pedagang pasar terkait upaya pengosongan tempat mereka berdagang.
Dalam surat itu tertuang rencana Pemkab Tana Toraja akan menata ulang puluhan pasar yang terdapat di Blok E, F, dan G, sehingga meminta pedagang mengosongkan tempat jualan mereka paling lambat tanggal 7 April 2025.
Selain perintah pengosongan warung, pedagang juga dibuat resah Wabup Erianto malah mengancam akan mengosongkan paksa tempat jualan jika perintahnya tidak diindahkan.
Koordinator Himpunan Warung Makan dan Minum Pasar Makale, Ismail Isak Solle, menyebutkan Wabup Erianto dalam tindakan ini bertindak sendiri, meskipun menyebut dirinya selaku Ketua Tim Terpadu.
"Saya telepon anggota DPRD di komisi terkait ternyata tidak tahu hal ini karena tidak ada koordinasi. Parahnya, dinas perdagangan (Disperindag) sebagai pihak yang membawahi pasar malah tidak tahu juga. Ini aneh. Apakah begini model pemahaman birokrasi yang sedang dilakukan pak Wabup," jelas Ismail dalam rilisnya kepada wartawan, Senin (17/03/2025).
Menurutnya, dalam surat itu, Wabup Erianto membuat keresahan di masyarakat dengan surat yang meminta mengosongkan tempat berdagang paling lambat tanggal 7 April 2025 disertai ancaman akan memunta petugas mengosongkan paksa jika permintaannya itu tidak dilakukan.
"Sangat disayangkan karena beliau baru saja dilantik langsung membuat warganya resah. Pejabat dihadirkan tidak untuk membuat kegelisahan di masyarakat. Seharusnya pejabat itu menghadirkan ketenteraman dan membuat masyarakatnya tenang dalam mencari nafkah," tandas Ismail.
Selain DPRD dan Disperindag Tana Toraja tidak tahu, kejanggalan lain dalam surat yang dibuat Wabup Erianto yakni dengan melampirkan data-data pedagang yang sudah kedaluwarsa, yakni data tahun 2023. Padahal, data pedagang sudah diperbaharui awal 2025.
"Yang membuat pedagang juga resah karena tidak ada solusi dari Wabup Erianto terkait relokasi pedagang untuk sementara jika dipaksakan untuk menata tempat jualan mereka. Di mana mereka mau berjualan untuk sementara waktu kalau tempatnya dikerja. Ini harus dipikirkan juga," bebernya.
Kemudian, tambah dia, penataan ini tidak dijelaskan dalam surat itu sampai kapan berlangsung. Bahkan, ada indikasi penataan ini memiliki rencana tersembunyi karena setelah penataan pedagang diminta untuk mendaftar kembali. Artinya, ada kemungkinan pedagang yang terdata sebelumnya bisa saja dihapus dari data yang sudah ada.
Menurut Ismail, seharusnya setiap pejabat bupati maupun wakil bupati yang baru dilantik lebih memahami lagi mekanisme birokrasi agar tidak salah jalan dan berjalan seiring dengan pejabat terkait.
"Jangan jabatan itu membuat tindakan dan perkataan kita tiba-tiba berubah dari karakter biasanya. Ini kan di dalam kampanyenya dulu katanya bupati dan wakil bupati ini orang baik. Tapi setelah dilantik kok tiba-tiba tidak baik ini kan mengelabui warga pemilihnya sendiri," tegasnya.
Menghadapi surat tersebut, lanjut Ismail, pedagang akan mengirim surat aduan ke DPRD dan memanggil Wabup Erianto untuk menjelaskan terkait surat yang bikin gelisah tersebut.
"Sebelum ada solusi yang jelas, kami meminta pihak DPRD segera bertindak dan memanggil Pak Wabup untuk menjelaskan rencana ini. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Ini demi kemaslahatan. Toraja ini milik kita semua, dan semua harus dibicarakan baik-baik," tegasnya.
Menurut Ismail, pihak pedagang juga meminta agar Pemkab Tana Toraja menyiapkan lapak tempat berjualan sementara sebelum penataan tempat berjualan ini dilakukan.
Pedagang pasar Makale, lanjut dia, akan berusaha bertahan dan tidak akan mengindahkan surat Wabup tersebut hingga solusi ditempuh bersama.
"Kami berharap dewan segera bertindak dan melakukan upaya yang lebih obyektif dengan memanggil Wabup dan Disperindag terkait masalah ini. Jika permintaan kami tidak diindahkan, kamu sedang mengupayakan perlawanan lewat jalur demonstrasi dengan melibatkan beberapa elemen masyarakat dan mahasiswa," tegasnya.(*/pp)
