PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- KabarMakassar.com Bagian dari jejaring media KGI Network, bekerja sama dengan BBC Media Action, secara resmi meluncurkan Regional Media Conference (RMC) 2025 dengan tema "Kesetaraan dan Keberlanjutan Wilayah Indonesia Timur melalui Penguatan Hak Sipil dan Peran Media".
Acara ini merupakan bentuk kolaborasi strategis yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem informasi melalui jurnalisme yang akurat, tepercaya, dan berpihak pada kepentingan publik, khususnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia Timur.
Komitmen Kolaborasi untuk Informasi Terbuka
KabarMakassar dan BBC Media Action, dengan dukungan dari Pemerintah Inggris di Indonesia, berkomitmen meningkatkan akses terhadap informasi yang kredibel dan terbuka. Upaya ini diharapkan dapat menjadi pondasi dalam membangun masyarakat yang lebih setara, berkelanjutan, dan sejahtera.
Helena Rea, Head of Project BBC Media Action, menyampaikan:
“Kami sangat senang bisa menjadi bagian dan membangun jejaring bersama media, akademisi, pemangku kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil, terutama untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat di wilayah Indonesia Timur. Kita berharap inisiasi baik dari berbagai sektor menjadi penguat dan tanda kesiapan ketika harus mengambil peran dalam skala yang lebih luas, terutama di level nasional dan global.”
Hajriana Ashadi, Direktur Kabar Makassar, menambahkan:“Kerja sama Kabar Makassar dan BBC Media Action adalah sebuah gagasan besar untuk memperkuat ekosistem informasi jurnalisme tepercaya, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Kami berharap kerja sama ini dapat mendorong lahirnya regulasi kemandirian dan kesetaraan di wilayah Indonesia Timur.”
Rangkaian Acara dan Pembicara
RMC 2025 akan berlangsung sepanjang hari pada Senin, 24 Maret 2025, dari pukul 09.00 hingga 19.00 WITA, bertempat di Creative Hub, Bikin-Bikin, Nipah Park, Makassar. Acara ini juga dapat disaksikan secara langsung melalui channel YouTube KabarMakassarTV.
Konferensi ini akan menghadirkan pembicara dari Papua, Maluku, Palu, Kendari, Makassar, serta panelis dari berbagai akademisi lintas disiplin ilmu. Selain itu, unsur pemerintah daerah dan legislatif juga turut hadir dalam forum ini sebagai bagian dari upaya membentuk regulasi terkait kemandirian dan kesetaraan antarwilayah di Indonesia Timur. (*/uce)
